Pengamat Ekonomi Minta Pemda Kalteng Antisipasi Lonjakan Harga Pangan Jelang Akhir Tahun

 

PALANGKA RAYA – Sekretaris Eksekutif GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) Cabang Kalimantan Tengah, Ketua Badan Usaha dan Aset Gereja Kalimantan Evangelis sekaligus pengamat ekonomi yang juga dosen di Universitas Kristen Palangka Raya (UKPR), Dr. Ir. Rawing Rambang, M.P., mengingatkan pemerintah daerah untuk mengambil langkah antisipatif terkait lonjakan harga pangan menjelang hari besar keagamaan dan akhir tahun 2025, termasuk perayaan Natal dan Tahun Baru.

Menurut Dr. Ir. Rawing Rambang, M.P., berbagai upaya dapat dilakukan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Upaya jangka pendek terkait kelancaran distribusi dan pengawasan ketat menjadi faktor penting karena distribusi barang sangat menentukan harga di pasar. “Pemerintah daerah harus memastikan kelancaran distribusi, pengawasan yang ketat karena pendistribusian ini sangat menentukan harga,” ujarnya pada Sabtu (4/10/2025).

Untuk jangka panjang, Dr. Ir. Rawing Rambang, M.P. menekankan perlunya penyusunan data supply dan demand. Data ini berfungsi sebagai alat monitoring stok pangan, memungkinkan pemerintah daerah mengatur distribusi secara merata dan menekan disparitas harga antar wilayah. “Nah ini juga yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah terutama yang mengkoordinir terkait inflasi. Supply dan demand. Supply-nya terbatas sehingga permintaan tinggi. Jadi harga naik,” tambahnya.

Pengawasan distribusi dan perencanaan berbasis data dianggap krusial dalam menghadapi dinamika pasar menjelang momen akhir tahun, ketika permintaan pangan cenderung meningkat signifikan. Para pelaku usaha dan konsumen diharapkan merasakan stabilitas harga dan ketersediaan barang melalui koordinasi antarsektor pemerintah dan industri.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Tengah telah merilis angka inflasi September 2025 secara year-on-year (y-on-y) sebesar 2,35 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat 108,08. Inflasi tertinggi terjadi di Sampit mencapai 2,76 persen dengan IHK 108,00, sedangkan inflasi terendah tercatat di Kota Palangka Raya sebesar 2,17 persen dengan IHK 107,73. Data ini menunjukkan fluktuasi harga pangan yang berbeda antar daerah dan menjadi indikator perlunya pengawasan distribusi serta manajemen stok yang lebih baik.

Dr. Ir. Rawing Rambang, M.P. menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan lembaga statistik untuk memastikan ketersediaan pangan, menjaga stabilitas harga, dan mencegah disparitas harga yang berpotensi menimbulkan tekanan inflasi lebih tinggi di akhir tahun. Pendekatan berbasis data dan penguatan distribusi diyakini menjadi strategi efektif bagi pemda dalam mengelola pasar serta melindungi daya beli masyarakat.

Langkah-langkah antisipatif ini diharapkan mampu menciptakan kondisi pasar yang lebih stabil, sekaligus memberikan kepastian bagi konsumen dan pelaku usaha menghadapi lonjakan permintaan pada periode Natal dan Tahun Baru 2025.

(Senin, 6 Oktober 2025/adminwkp)