Kasus Dugaan Keracunan dan Makanan Basi, Sigit Karyawan Yunianto Desak Evaluasi Menyeluruh Program MBG

 

PALANGKA RAYA – Program Makanan Bergizi (MBG) di Kalimantan Tengah tengah menjadi sorotan publik menyusul munculnya dugaan kasus keracunan dan peredaran makanan basi di sejumlah sekolah. Program yang sejatinya bertujuan meningkatkan gizi dan kesehatan peserta didik itu kini menuai kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk Sigit Karyawan Yunianto, S.H., M.A.P. (SKY), Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang juga Ketua KONI Kota Palangka Raya dua periode (2011–2015 dan 2016–2020).

SKY mendesak agar Pemerintah Provinsi Kalteng segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG, terutama dalam aspek pengawasan distribusi, kelayakan pangan, dan manajemen pelaksana di lapangan. Menurutnya, program yang menggunakan anggaran besar tersebut tidak boleh mencederai kepercayaan publik akibat lemahnya kontrol mutu dan keamanan makanan.

“Program MBG cukup besar anggarannya. Kalau ada permasalahan teknis seperti ini, harus dievaluasi,” tegasnya, Kamis (2/10). Ia menyampaikan rasa prihatin mendalam atas kejadian yang menimpa peserta didik, karena seharusnya program gizi sekolah justru menjadi upaya pencegahan gangguan kesehatan, bukan menimbulkan penyakit baru.

Kasus pertama terjadi di Kota Palangka Raya, di mana sebanyak 27 murid Sekolah Dasar (SD) diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi menu MBG. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, penyebab utama keracunan berasal dari saus burger yang ternyata sudah kedaluwarsa selama empat bulan. Sementara di Kabupaten Barito Timur, ditemukan kasus lain berupa distribusi makanan MBG yang tidak layak konsumsi atau basi di beberapa sekolah. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran serius terhadap keamanan pangan anak-anak sekolah di wilayah tersebut.

Legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu menekankan bahwa evaluasi tidak hanya perlu difokuskan pada pelaksana teknis di lapangan, tetapi juga pada sistem pengawasan yang melibatkan berbagai instansi lintas sektor. “Dinas terkait harus dilibatkan, agar meminimalisir permasalahan,” ujarnya. Ia menyebut bahwa sinergi antara Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan pihak penyedia logistik sangat penting untuk memastikan standar gizi dan keamanan pangan terpenuhi.

Lebih lanjut, SKY menegaskan bahwa koordinasi antara Koordinator Wilayah (Korwil) MBG baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota harus diperkuat agar distribusi makanan berjalan sesuai prosedur. Ia menilai, perbaikan mekanisme pengawasan dan transparansi anggaran menjadi kunci keberhasilan program ini agar tepat sasaran dan berkelanjutan.

“Tujuan utama program MBG adalah menciptakan generasi sehat dan cerdas. Jika kualitas makanannya tidak terjamin, maka semangat program itu akan kehilangan makna,” pungkas SKY.

(Rabu, 8 Oktober 2025/adminwkp)