Wakil Wali Kota Palangka Raya Instruksikan Percepatan Realisasi Program Pasca Perubahan APBD 2025

 

PALANGKA RAYA – Wakil Wali Kota Palangka Raya Ir. H. Achmad Zaini, M.P. menegaskan bahwa seluruh program pembangunan yang telah disepakati dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 harus segera direalisasikan. Pesan tersebut ia sampaikan usai pengesahan Raperda Perubahan APBD 2025 dalam Rapat Paripurna Ke-15 bersama DPRD, Jumat (8/8/2025).

Ia mengingatkan seluruh perangkat daerah—mulai dari kepala dinas, pejabat pengguna anggaran, bendahara, hingga pelaksana teknis—untuk bergerak cepat menindaklanjuti hasil kesepakatan tersebut. Menurutnya, ketepatan waktu pelaksanaan menjadi kunci agar manfaat program langsung dirasakan oleh warga.

“Langkah tindak lanjut harus segera dilakukan agar sasaran program dapat tercapai tepat waktu dan hasil pembangunan dirasakan secara nyata oleh masyarakat,” ujarnya.

Achmad Zaini menekankan bahwa setiap tahapan pelaksanaan anggaran wajib mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Hal ini, katanya, merupakan cerminan tata kelola pemerintahan yang baik dan bagian dari komitmen untuk menjaga kepercayaan publik.

Keberhasilan program, menurutnya, sangat bergantung pada kecermatan perangkat daerah dalam mengelola anggaran secara efisien serta tepat sasaran. Ia mengingatkan agar tidak ada program yang tertunda hanya karena kendala administratif atau lemahnya koordinasi lintas bidang.

“Jangan sampai program yang sudah dirancang dengan baik tertunda hanya karena kelambanan administratif atau kurangnya koordinasi. Setiap perangkat daerah harus proaktif dan responsif terhadap perubahan,” tegasnya.

Wakil Wali Kota tersebut juga melihat perubahan APBD 2025 sebagai momentum strategis untuk mempercepat pembangunan daerah. Fokus utamanya mencakup pemulihan ekonomi pasca-pandemi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan infrastruktur yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa pengelolaan APBD tidak sekadar soal penyerapan anggaran, tetapi memastikan setiap alokasi memberikan hasil nyata. “Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan melalui APBD benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai ada program yang stagnan atau tidak tepat guna,” tutupnya.

Target realisasi fisik minimal 95 persen di akhir tahun 2025 menjadi tantangan yang harus dipenuhi. Pemerintah Kota menekankan pentingnya evaluasi berkala setiap triwulan guna mengukur capaian kinerja serta mengantisipasi hambatan sejak dini.

(Minggu, 10 Agustus 2025/adminwkp)