Teras Narang Tekankan Keberlanjutan Pembangunan Dan Penyelamatan Infrastruktur Di Kalteng

Mantan Gubernur Kalimantan Tengah periode 2005–2015 & Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Kalimantan Tengah, Dr. Agustin Teras Narang, S.H., M.H.

Palangka Raya — Mantan Gubernur Kalimantan Tengah periode 2005–2015 sekaligus Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Kalimantan Tengah, Dr. Agustin Teras Narang, S.H., M.H., menegaskan pentingnya keberlanjutan sebagai kunci pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikannya sebagai respons atas berbagai keluhan masyarakat dan pemerintah daerah yang ditemuinya saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Barito Selatan pada Senin, 28 Juli 2025.

Dalam siaran pers yang dirilis pada Selasa, 29 Juli 2025, Teras Narang menyampaikan bahwa pembangunan harus dijalankan secara berkelanjutan agar terdapat integrasi arah dari satu kepemimpinan ke kepemimpinan berikutnya. Keberlanjutan ini, menurutnya, berperan strategis untuk memastikan keterpaduan antara tata ruang, kepastian hukum investasi, hingga upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Ini catatan saya atas beberapa masukan dari Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dan masyarakat yang mengeluhkan rusaknya jalan nasional akibat aktivitas berlebihan dari angkutan sumber daya alam, baik dari sektor perkebunan maupun pertambangan,” ujar Teras Narang, menyoroti urgensi penataan sistem transportasi dalam menunjang pembangunan wilayah.

Ia menyinggung kembali program pembangunan jalur kereta api yang sempat dirancang saat dirinya menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Tengah. Gagasan ini, menurutnya, sejak awal diarahkan untuk menciptakan jalur logistik yang terkendali, efisien, serta ramah terhadap infrastruktur publik seperti jalan nasional. Namun, program tersebut tidak dilanjutkan pasca-periode kepemimpinannya, sehingga menimbulkan tantangan baru terutama dalam hal distribusi sumber daya alam yang kini membebani jalan umum.

Menurutnya, pembangunan jalur kereta api semestinya menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi kerusakan jalan yang saat ini makin mengkhawatirkan. Ia mencontohkan wilayah Sulawesi yang kini telah memiliki angkutan kereta api sendiri, sedangkan Kalimantan yang menjadi lokasi Ibu Kota Negara belum juga mendapatkan jaringan transportasi kereta api meskipun wacana itu sudah berulang kali dibahas.

“Sayangnya ide ini tidak diperjuangkan keberlanjutannya. Hingga hari ini, Sulawesi telah memiliki angkutan kereta api sendiri, sementara Kalimantan belum lagi terealisasi, meski Ibu Kota Negara akhirnya dicanangkan di Kalimantan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Teras Narang mendesak pemerintah pusat agar melakukan kajian ulang terhadap proyek ini dan segera menindaklanjutinya. Bila tidak memungkinkan, ia mendorong agar pemerintah berinvestasi membangun jalan-jalan khusus berstandar industri yang bisa menampung volume kendaraan berat, sehingga jalan nasional yang digunakan masyarakat umum tidak rusak dan tetap berfungsi optimal bagi publik.

Tak hanya soal infrastruktur, ia juga menyoroti aspek lain dalam pembangunan, yakni persoalan tata ruang dan status lahan. Ia mengungkapkan bahwa banyak potensi lahan yang bisa digunakan untuk mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan, namun terhambat oleh status legalitas lahan yang belum jelas. Kondisi ini mengakibatkan kerisauan masyarakat untuk mengolah tanah yang sebenarnya bisa memberikan dampak besar terhadap sektor pertanian lokal.

“Pemerintah pusat dan daerah harus segera menyelesaikan status lahan produktif agar bisa digunakan masyarakat. Hal ini juga terkait arah pembangunan nasional dalam ketahanan pangan yang semestinya disambut dengan langkah konkret di daerah,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa tumpang tindih perizinan dan pengelolaan lahan selama ini merupakan akibat dari lemahnya pengaturan tata ruang. Menurutnya, persoalan tersebut sudah berlangsung cukup lama dan tidak akan selesai tanpa adanya komitmen kuat dari pemerintah pusat untuk membenahi regulasi dan sistem perizinan lahan.

“Saya berharap, pemerintah pusat sungguh-sungguh melihat seriusnya masalah tata ruang di Kalteng yang berdampak luas pada upaya pembangunan daerah. Serta kesediaan mendorong kembali program-program visioner yang telah dimulai di daerah untuk kepentingan jangka panjang, termasuk seperti pembangunan jalur kereta api trans Kalimantan yang akan berdampak besar bagi pemerataan pembangunan,” jelas Teras Narang.

Dalam kesempatan kunjungan kerja ke Barito Selatan, Senator senior ini juga menerima berbagai masukan terkait penguatan sistem meritokrasi di dalam tubuh birokrasi pemerintahan daerah. Menurutnya, sistem merit yang berjalan baik akan menghasilkan birokrat profesional yang tidak hanya loyal terhadap jabatan, tetapi juga memiliki kapasitas untuk melayani publik secara optimal dan adil.

Pentingnya penguatan tata kelola birokrasi disebut menjadi bagian tak terpisahkan dari visi pembangunan berkelanjutan. Ia meyakini bahwa pembangunan tidak akan efektif jika tidak disertai dengan birokrasi yang responsif dan transparan.

“Bersama, mari kita kawal pembangunan daerah kita masing-masing. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?” pungkas Dr. Agustin Teras Narang, S.H., M.H., menutup pernyataannya.

(Sabtu, 2 Agustus 2025/adminwkp)