Populasi Orangutan Kalimantan Terancam Punah, Kehilangan Habitat Jadi Faktor Utama

 

PALANGKA RAYA – Orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus) kini berada pada status Critically Endangered menurut International Union for Conservation of Nature (IUCN). Spesies yang dahulu berlimpah di hutan tropis Kalimantan ini mengalami penyusutan populasi yang sangat tajam. Data Population and Habitat Viability Assessment (PHVA) mencatat populasi orangutan Kalimantan saat ini diperkirakan hanya tersisa sekitar 57.350 individu, tersebar di lebih dari 40 kantong habitat yang sebagian besar berada di luar kawasan konservasi.

Jika dibandingkan dengan tahun 1973, populasi orangutan Kalimantan diperkirakan melebihi 280.000 individu. Penurunan tersebut mencapai 80 persen dalam kurun waktu 40 tahun terakhir, sebuah angka yang mencerminkan krisis konservasi serius di salah satu pulau terbesar di Indonesia ini.

Secara biologis, orangutan memiliki tingkat reproduksi yang sangat lambat. Betina baru dapat melahirkan anak pertama pada usia 14 hingga 15 tahun dan hanya bereproduksi setiap 7 hingga 9 tahun sekali. Dalam kondisi normal, sepanjang hidupnya, seekor orangutan betina hanya mampu melahirkan 3 hingga 4 anak. Tingkat reproduksi ini menjadikan proses pemulihan populasi berlangsung sangat lambat, bahkan di bawah tekanan ancaman, laju pertumbuhan alami mereka tidak mampu mengimbangi laju kematian akibat kehilangan habitat maupun perburuan.

Di alam liar, orangutan Kalimantan mampu hidup hingga 45 tahun, sedangkan di penangkaran umur mereka dapat mencapai 56 tahun. Lebih dari sekadar ikon fauna, mereka memainkan peran ekologis penting sebagai penyebar biji alami untuk lebih dari 500 jenis tumbuhan hutan tropis Kalimantan.

Ancaman terbesar terhadap keberadaan orangutan adalah deforestasi masif. Pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan kegiatan industri telah menghancurkan jutaan hektar hutan. Data International Fund for Animal Welfare (IFAW) menunjukkan Borneo kehilangan lebih dari 3.200 km² hutan setiap tahun sejak 2000. Pada 2025 ini, diperkirakan 61,5 persen habitat orangutan akan hilang, sebagian besar di luar kawasan konservasi dan berada dalam konsesi korporasi.

Selain kehilangan habitat, perburuan dan perdagangan ilegal menambah tekanan terhadap populasi. IFAW mencatat setiap tahunnya antara 2.000 hingga 4.000 orangutan dibunuh, terutama induk betina. Praktik brutal ini dilakukan untuk mengambil bayi orangutan yang dijual secara ilegal dengan harga tinggi di pasar gelap.

Upaya konservasi telah dijalankan oleh berbagai lembaga seperti Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF), Centre for Orangutan Protection (COP), dan Yayasan IAR Indonesia (YIARI) bekerja sama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Program rehabilitasi dan pelepasliaran dilaksanakan secara berkesinambungan. Salah satu metode yang terkenal adalah “sekolah hutan” yang melatih kembali orangutan hasil sitaan agar mandiri di alam liar.

Di Kalimantan Tengah, pusat rehabilitasi Nyaru Menteng menjadi lokasi utama penyelamatan orangutan. Mereka dipindahkan ke Pulau Kaja sebagai sekolah hutan, tempat orangutan belajar keterampilan dasar seperti mencari makan, memanjat, serta menghindari predator. Keberhasilan pelepasliaran sangat bergantung pada luas dan konektivitas habitat alami.

Namun, tantangan terbesar tetap pada fragmentasi habitat. Tanpa koridor ekologis yang menghubungkan kantong-kantong populasi, orangutan akan semakin terisolasi secara genetik. Isolasi jangka panjang dapat menyebabkan penurunan keragaman genetik yang memengaruhi daya tahan terhadap penyakit dan perubahan lingkungan.

Kajian BOSF menegaskan, setidaknya dibutuhkan 200 individu dalam satu kantong populasi agar peluang kelangsungan hidup dalam 100 tahun ke depan berada di atas 99 persen. Tanpa intervensi serius terhadap pembukaan hutan dan perdagangan ilegal, skenario kepunahan lokal orangutan Kalimantan bukan lagi ancaman jauh, melainkan kemungkinan nyata dalam beberapa dekade ke depan.

Para pakar konservasi menekankan pentingnya kebijakan tata ruang berbasis lanskap yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal. Perlindungan habitat primer, penegakan hukum atas perburuan, serta peningkatan kapasitas rehabilitasi menjadi langkah mendesak untuk memastikan generasi mendatang masih dapat melihat orangutan hidup di alam liar Kalimantan.

(Sabtu, 9/8/2025/adminwkp)