Pemberian Abolisi dan Amnesti kepada Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto Dinilai sebagai Langkah Rekonsiliasi Nasional

 

Palangka Raya – Pemberian abolisi dan amnesti terhadap Tom Lembong, A.B. dan Dr. Ir. Hasto Kristiyanto, M.M. dinilai bukan didasarkan pada dalih pembelaan personal, balas jasa, ataupun bentuk balas budi, melainkan merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menciptakan rekonsiliasi politik nasional pasca Pemilu Presiden 2024. Penilaian ini disampaikan oleh Eldoniel Mahar, S.E., M.B.A., yang dikenal sebagai relawan Prabowo-Gibran sekaligus politisi aktif di Kalimantan Tengah.

Dalam penjelasannya, Eldoniel Mahar mengingatkan bahwa kedua tokoh yang mendapat pengampunan tersebut memiliki latar belakang sebagai figur sentral dari pasangan capres-cawapres dalam kontestasi pilpres terakhir. Tom Lembong merupakan Co-Captain tim pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, sedangkan Hasto Kristiyanto menjabat sebagai Sekjen PDI Perjuangan yang mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Menurutnya, langkah Presiden Prabowo harus dipahami dalam kerangka besar pemulihan relasi kebangsaan, bukan sebatas kompromi politik. Ia menegaskan, narasi rekonsiliasi harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok atau golongan, karena polarisasi akibat pemilihan umum yang berlarut-larut hanya akan merusak harmoni sosial dan menjerumuskan bangsa ke jurang stagnasi kebangsaan.

“Pemilu harus menjadi ajang pembelajaran demokrasi, bukan ladang konflik berkepanjangan. Kita sudah belajar dari pengalaman dua puluh satu dan enam belas tahun lalu, ketika luka akibat pilpres justru tak pernah sembuh dan terus diwariskan dalam bentuk polarisasi ekstrem,” ujar Eldoniel Mahar saat diwawancarai pada Minggu (3/8/2025).

Ia menekankan bahwa rekonsiliasi bukan berarti mengabaikan proses hukum, tetapi menjadi upaya menjembatani perbedaan sekaligus mempercepat konsolidasi nasional menuju pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, pemberian abolisi dan amnesti harus dilihat sebagai sinyal kuat bahwa bangsa ini perlu melangkah ke depan secara kolektif.

Eldoniel juga menyoroti pentingnya seluruh unsur pemerintahan, termasuk para legislator dan eksekutif dari daerah, khususnya di Kalimantan Tengah, untuk mengambil peran aktif dalam menjaga stabilitas politik nasional. Menurutnya, tantangan terbesar ke depan bukan lagi kompetisi antar-kandidat, melainkan bagaimana mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 sebagaimana diwariskan oleh Presiden Joko Widodo dan diperkuat oleh kepemimpinan Presiden Prabowo.

“Jika elite politik masih sibuk mempertahankan rasa sakit akibat kekalahan, lalu kapan bangsa ini akan bergerak maju? Sudah saatnya kita bersatu, membangun optimisme, dan meninggalkan narasi kebencian,” tegasnya.

Ia berharap bahwa momentum pengampunan ini menjadi tonggak awal penguatan kepercayaan publik terhadap negara, sekaligus refleksi atas kematangan demokrasi yang tidak lagi berorientasi pada balas dendam, melainkan kolaborasi.

Minggu, 3 Agustus 2025/adminwkp