Pemangkasan Anggaran Jalan Hayaping–Patung Disesalkan Legislator Kalteng Dr. Ampera A.Y. Mebas

 

PALANGKA RAYA– Pemangkasan anggaran perbaikan ruas Jalan Hayaping–Patung di Kabupaten Barito Timur menuai sorotan tajam dari mantan Bupati Barito Timur dua periode, yakni 2013–2018 dan 2018–2023, sekaligus Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Dr. Drs. Ampera A. Y. Mebas, S.E., M.M., M.Th., M.H. Legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) IV itu menyatakan kekecewaannya karena nilai anggaran proyek jalan provinsi tersebut terus dipotong secara signifikan dari rencana awal.

Ampera mengungkapkan, anggaran perbaikan ruas jalan itu sebelumnya sudah dirancang mencapai lebih dari Rp37 miliar. Namun, dalam proses lelang, jumlah tersebut berkurang drastis hingga tersisa sekitar Rp19–20 miliar. Ironisnya, setelah proses lelang selesai, anggaran proyek kembali dipangkas melalui adendum hingga hanya Rp5,9 miliar.

“Jalan Hayaping–Patung itu kan jalan provinsi, itu dikurang-kurang terus,” tegas Ampera saat ditemui awak media baru-baru ini.

Ia menambahkan bahwa pemangkasan anggaran tersebut tidak terjadi sekali, melainkan berulang dan bertahap. Menurut Ampera, sejak awal sudah terjadi pengurangan cukup besar dari Rp30 miliar ditambah pokok pikiran (pokir) miliknya senilai Rp7 miliar lebih, kemudian diturunkan menjadi Rp20 miliar. Alasan yang disampaikan pemerintah ialah karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkurang.

“Iya, cuma dari Rp30 miliar ditambah pokir ku Rp7 miliar lebih, setelah itu diturunkan lagi jadi Rp20 miliar. Katanya kena PAD kurang,” jelas Ampera.

Lebih jauh, ia menyatakan rasa kecewa lantaran seluruh pokir miliknya sebesar lebih dari Rp7 miliar sudah diarahkan khusus untuk pembangunan jalan tersebut. Namun, alokasi akhir justru lebih kecil dari jumlah pokir yang ia perjuangkan.

“Makanya saya ngomong terus itu. Sudah sekian tahun, itu jalan provinsi bukan kabupaten,” tegas legislator yang dikenal vokal memperjuangkan infrastruktur wilayah pedalaman ini.

Ampera menekankan, pembangunan Jalan Hayaping–Patung merupakan tanggung jawab penuh Pemerintah Provinsi Kalteng, bukan pemerintah kabupaten. Jalan tersebut dinilai vital karena menjadi jalur penghubung utama antarwilayah di Barito Timur yang kerap dilalui masyarakat untuk aktivitas ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan.

“Pokir saya aja Rp7 miliar lebih kok jadi Rp5,9 miliar, ini gimana,” tambah Ampera. Ia berharap Pemerintah Provinsi Kalteng segera memberikan perhatian lebih serius terhadap kondisi jalan tersebut agar pembangunan infrastruktur tidak sekadar formalitas anggaran di atas kertas.

Menurutnya, kualitas infrastruktur jalan yang layak akan berdampak besar terhadap mobilitas masyarakat serta mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Jika pemangkasan anggaran terus terjadi, masyarakat pedalaman akan semakin tertinggal dan akses transportasi menjadi terhambat.

Ampera menutup pernyataannya dengan menyerukan agar pemerintah provinsi meninjau ulang kebijakan pemangkasan anggaran serta memastikan bahwa proyek strategis seperti perbaikan Jalan Hayaping–Patung benar-benar direalisasikan secara maksimal.

(Kamis, 21 Agustus 2025/adminwkp)