Ketua Komisi III DPRD Kalteng: Pembangunan Sekolah Rakyat Harus Jalan Bertahap Sesuai Kesiapan Daerah

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Drs. H. Sugiyarto, M.A.P.

PALANGKA RAYA — Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Drs. H. Sugiyarto, M.A.P., menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat tidak harus menunggu kesiapan dari seluruh kabupaten dan kota di wilayah tersebut. Menurutnya, pelaksanaan bisa dimulai di daerah yang telah menyatakan kesiapan tanpa harus menunggu seluruh daerah berjalan bersamaan. Hal ini disampaikannya saat diwawancarai di Gedung DPRD Kalteng, Rabu (30/7/2025).

“Kalau misalnya Palangka Raya sudah siap, ya bangun dulu. Contohnya Murung Raya belum siap, ya nanti saja. Tidak harus serentak. Kalau saling menunggu tidak akan jalan,” tegas Sugiyarto. Ia mencontohkan bahwa pendekatan bertahap jauh lebih efektif dibanding menunggu kesiapan seragam dari seluruh kabupaten/kota, karena proses penganggaran dan pengelolaan program memiliki dinamika tersendiri di tiap daerah.

Mengacu pada informasi terkini dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, tercatat masih ada tiga kabupaten yang belum menyatakan kesiapan untuk pembangunan Sekolah Rakyat, yaitu Murung Raya, Barito Timur, dan Barito Utara. Ketiga daerah tersebut belum mengajukan proposal formal untuk memulai proses pembangunan. Meskipun demikian, Sugiyarto menegaskan bahwa kondisi ini tidak boleh menghambat progres di daerah lain yang sudah lebih siap, seperti Kota Palangka Raya, Kotawaringin Timur, dan Pulang Pisau.

“Sekolah Rakyat tidak harus langsung memiliki gedung permanen. Jika proses pembelajaran sudah bisa berjalan meskipun hanya menempati ruangan sementara, itu sudah menjadi langkah positif. Yang penting substansinya: ada kegiatan belajar mengajar,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa percepatan program pendidikan alternatif ini sangat penting, terutama untuk menjangkau kelompok masyarakat rentan dan wilayah terpencil yang belum terakses pendidikan formal secara merata.

Drs. H. Sugiyarto, M.A.P. juga menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah dan pusat, terutama dalam proses validasi data calon peserta didik dan wilayah sasaran. Ia menekankan bahwa keakuratan data menjadi kunci agar program Sekolah Rakyat benar-benar menjangkau mereka yang membutuhkan. Selain itu, ia mengimbau agar tenaga pengajar yang direkrut berasal dari lulusan lokal, khususnya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) maupun jurusan pendidikan yang ada di Kalimantan Tengah.

“Kami mendorong agar perekrutan guru melibatkan lulusan daerah. Ini penting sebagai bentuk pemberdayaan dan penguatan kapasitas lokal, sekaligus menanamkan rasa kepemilikan terhadap program,” tambahnya. Menurut data perencanaan, target total pembangunan Sekolah Rakyat di Kalimantan Tengah adalah sebanyak 14 unit, dan seluruhnya diharapkan selesai secara bertahap dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan siap mengawal alokasi anggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan Sekolah Rakyat melalui koordinasi lintas komisi dan mitra teknis di lingkungan Pemerintah Provinsi. Komitmen ini dianggap krusial untuk mempercepat penyediaan akses pendidikan dasar yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kondisi lokal. 

(Rabu, 31 Juli 2025/adminwkp).