Gubernur Agustiar Sabran Tegaskan Sinergi Pemerintah dan Media dalam Pembangunan Kalteng

 

PALANGKA RAYA — Suasana akrab dan penuh kehangatan tercipta dalam acara “Sharing dan Diskusi Bersama Gubernur” yang digelar di Istana Isen Mulang, Kamis (31/7) sore. Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, S.I.Kom., memimpin langsung kegiatan yang dihadiri jajaran pejabat daerah serta ratusan jurnalis dari berbagai media lokal maupun nasional. Acara dimulai dari kegiatan joging sore santai bersama para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan para wartawan. Rute joging dimulai dari halaman Kantor Gubernur, menyusuri Jalan D.I. Panjaitan, lalu berputar di Jalan Brigjen Katamso sebanyak dua kali sebelum kembali ke Istana Isen Mulang untuk sesi ramah tamah dan diskusi terbuka.

Dalam sambutannya, Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalimantan Tengah, Rangga Lesmana, S.IP., M.M., menegaskan bahwa acara ini bukan sekadar seremonial, melainkan ajang strategis untuk mempererat hubungan antara pemerintah dan insan pers. Ia menjelaskan bahwa sebanyak 200 media turut hadir, baik yang sudah menjalin kerja sama kontraktual maupun yang masih dalam tahap proses. Rangga juga memaparkan bahwa selama masa kepemimpinan Gubernur Agustiar, tingkat pemberitaan pembangunan di Kalteng mengalami lonjakan drastis, bahkan mencapai peningkatan hingga 700 persen. Capaian tersebut, menurutnya, tidak terlepas dari dedikasi dan peran aktif para wartawan yang selama ini terus menyuarakan pembangunan daerah secara konsisten dan konstruktif.

Dalam sesi dialog terbuka, Gubernur H. Agustiar Sabran, S.I.Kom. menyampaikan apresiasi tinggi terhadap kontribusi jurnalis sebagai mitra strategis pemerintah. Ia menyatakan bahwa pers menjadi instrumen penting dalam proses penyampaian informasi, pengawasan publik, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. “Mata saya hanya dua, tapi wartawan membantu saya melihat lebih banyak hal. Saya selalu terbuka, tidak pernah anti kritik,” tegas Agustiar. Ia juga menjawab berbagai pertanyaan terkait isu-isu strategis seperti lingkungan, pertambangan, transportasi, hingga program pemberdayaan masyarakat. Dalam hal penindakan terhadap aktivitas pertambangan ilegal, ia memaparkan bahwa hingga saat ini, sebanyak 14 perusahaan telah dihentikan operasionalnya karena terbukti melanggar izin lokasi. Sementara itu, untuk penertiban kendaraan angkutan yang tidak memiliki dokumen lengkap, Agustiar menegaskan bahwa Pemprov Kalteng akan bertindak tegas dan tidak mentoleransi pelanggaran tersebut.

Terkait isu lingkungan, khususnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Agustiar menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai strategi antisipatif. Berdasarkan pemantauan terakhir, Kalimantan Tengah termasuk dalam kategori daerah dengan risiko karhutla rendah meskipun memiliki wilayah yang sangat luas. Dalam kesempatan itu, Agustiar juga menyinggung pelaksanaan event Car Free Night bertajuk “Huma Betang Night” (HBN) yang digelar tanpa melibatkan jasa Event Organizer (EO) agar anggaran lebih efisien. Dari anggaran Rp180 juta yang tersedia, hanya sebagian kecil yang digunakan untuk mendatangkan artis nasional seperti Tri Suaka, sementara sebagian besar dialokasikan untuk mendukung pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) lokal. “Saya ingin UKM kita dilihat. Jangan sampai warga Kalteng harus ke luar daerah hanya untuk mencari hiburan,” tegas Agustiar.

Gubernur juga mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan berbagai event hiburan dan pembangunan daerah, ia turut mengalokasikan dana pribadi demi kemajuan Kalimantan Tengah. Hal ini, menurutnya, merupakan bagian dari komitmennya membangun ekonomi berbasis kerakyatan dan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Ia juga menyinggung peluncuran Program Huma Betang Sejahtera (HBS) yang akan diimplementasikan melalui Kartu Huma Betang Sejahtera. Program ini akan mengintegrasikan delapan layanan utama: Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp2 juta per KK, Operasi Pasar Murah, Sekolah dan Kuliah Gratis, Layanan Kesehatan Gratis berbasis KTP/BPJS, Akses Lapangan Kerja, Bantuan Modal bagi Petani, Bantuan untuk Nelayan, serta Bantuan Perumahan bagi Guru. Program HBS, menurut Agustiar, bertujuan menyederhanakan akses masyarakat terhadap bantuan sosial dan memberdayakan kelompok rentan secara sistematis.

Tak hanya itu, H. Agustiar Sabran, S.I.Kom. juga menyampaikan bahwa Pemprov Kalteng telah menyiapkan anggaran sebesar Rp150 miliar untuk pemerataan pembangunan hingga ke desa. Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai program-program berbasis lokal, seperti insentif bagi ketua RT, ustadz, ustadzah, pendeta, damang, mantir, basir, serta pembangunan infrastruktur skala desa. Selain itu, terdapat pula alokasi Rp125 miliar hingga Rp150 miliar untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan sarana umum. “Mulai 2026, semua akan berjalan secara bertahap. Namun sebelum disalurkan, verifikasi ketat terhadap kelayakan penerima bantuan tetap akan dilakukan,” tegasnya.

Dalam konteks pengembangan pariwisata, Gubernur memperkenalkan sejumlah destinasi unggulan berbasis lingkungan seperti Taman Nasional Tanjung Puting, Taman Nasional Sebangau, serta pusat rehabilitasi orangutan Nyaru Menteng. Menurutnya, sektor wisata tidak hanya menjadi penggerak ekonomi, tetapi juga sarana pelestarian ekologi dan budaya lokal. Ia berharap bahwa melalui program dan kebijakan terintegrasi, Kalimantan Tengah dapat tumbuh menjadi provinsi yang mandiri, berkelanjutan, dan inklusif.

Menanggapi kegiatan tersebut, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Tengah, M. Zainal, menyampaikan apresiasi atas keterbukaan yang ditunjukkan Gubernur terhadap insan pers. Ia berharap agenda serupa dapat terus dilaksanakan sebagai forum saling bertukar gagasan dan memperkuat komunikasi lintas sektor. “Langkah seperti ini sangat penting, tidak hanya membangun sinergi, tapi juga sebagai upaya mencari solusi bersama untuk tantangan pembangunan yang kompleks,” ungkap Zainal.

Menurut Zainal, peran media bukan hanya sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi jembatan aspirasi publik dan kontrol sosial yang sehat. “Kami tahu tidak semua hal bisa langsung terwujud, tapi banyak perubahan yang mulai terlihat. Kami akan terus mendukung dan mengkritisi secara konstruktif,” pungkasnya.

(Sabtu, 2 Agustus 2025/adminwkp)