Forum Rektor Nasional Bahas Krisis Lingkungan: UPR Serukan Kolaborasi Strategis dari Jantung Kalimantan

 

Rektor Universitas Palangka Raya (UPR), Prof. Dr. Ir. Salampak, M.S

PALANGKA RAYA – Krisis lingkungan hidup tak lagi sekadar perbincangan wacana akademik. Perubahan iklim, degradasi ekosistem, dan konflik tata ruang telah menjelma menjadi tantangan nyata yang memerlukan aksi kolektif lintas sektor. Dalam semangat itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) RI menggelar Forum Rektor bertajuk “Kolaborasi Nasional dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” pada Senin (28/7/2025) di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat.

Acara ini mempertemukan pimpinan dari 39 perguruan tinggi negeri (PTN) se-Indonesia. Tujuan utamanya ialah membangun sinergi konkret antara pilar pentahelix—akademisi, pemerintah, pelaku usaha, media, dan masyarakat—untuk menentukan arah kebijakan lingkungan nasional yang lebih adaptif, partisipatif, dan berbasis bukti ilmiah.

Salah satu suara paling menggugah datang dari Kalimantan. Rektor Universitas Palangka Raya (UPR), Prof. Dr. Ir. Salampak, M.S., hadir langsung membawa Rekomendasi Akademik Seruan Kolaboratif yang menyoroti urgensi perlindungan kawasan gambut dan hutan tropis yang terus mengalami tekanan masif akibat proyek pembangunan dan konversi lahan. “Kami tak datang hanya sebagai peserta. Kami datang membawa seruan dari tanah gambut dan hutan tropis yang terus terancam,” ujar Prof. Salampak, didampingi oleh Dr. Ir. Adi Jaya, M.Si., selaku Kepala Unit Pengelolaan Lahan Gambut UPR.

Dalam paparannya, Prof. Salampak menyampaikan tiga strategi utama yang dirumuskan UPR sebagai kontribusi konkrit dari perguruan tinggi berbasis ekoregion:

• Pertama, pembentukan Gugus Tugas Kebijakan Sains lintas universitas yang berfungsi memberi masukan ilmiah terhadap kebijakan lingkungan nasional. Gugus ini akan memantau dan mengevaluasi dampak proyek-proyek strategis seperti food estate, transmigrasi, serta pengembangan kawasan industri di wilayah sensitif ekologis.
• Kedua, pembangunan Platform Data Spasial Terintegrasi Kalimantan yang menghubungkan data dari dokumen RPPLH, ekoregion, studi kampus, hingga laporan masyarakat sipil. UPR menekankan pentingnya satu basis data dan satu peta nasional agar kebijakan tata ruang tidak menimbulkan konflik maupun tumpang tindih perizinan.
• Ketiga, penguatan Program KKN Tematik Kolaboratif se-Kalimantan, yang mengerahkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi untuk menjalankan misi restorasi ekosistem gambut, rehabilitasi mangrove, serta edukasi pengelolaan sampah di desa-desa pesisir dan pedalaman. Program ini sekaligus mendorong lahirnya agen perubahan ekologi dari kalangan muda berbasis lapangan.

Menyambut berbagai rekomendasi dari para rektor, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P., selaku Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH RI, menegaskan pentingnya peran kampus sebagai fondasi ilmiah dalam setiap formulasi kebijakan. “Saya tidak bisa bekerja dengan opini. Setiap keputusan harus ditopang sains. Kampus adalah mesin penggerak dan penguat landasan ilmiah negara,” tegas Menteri Hanif.

Ia juga mengumumkan program revitalisasi menyeluruh terhadap Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) di seluruh kampus Indonesia agar aktif menjadi mitra kementerian dalam penyusunan dokumen strategis seperti RPPLH, KLHS, serta dokumen AMDAL berbasis independen. “Mulai tahun depan, seluruh pendanaan riset ekoregion akan diarahkan untuk memperkuat peran akademisi dalam menyelamatkan bumi,” imbuhnya.

Forum ini bukan hanya ajang seremonial, melainkan penanda keseriusan negara menggandeng aktor intelektual dalam menyusun fondasi kebijakan lingkungan berbasis ilmu pengetahuan. Suara dari Kalimantan melalui Prof. Dr. Ir. Salampak, M.S. dan jajaran akademisi UPR memberi bukti bahwa kampus dari daerah pun mampu memimpin wacana dan aksi lingkungan hidup tingkat nasional.

Dari pertemuan ini, semangat kolaborasi tidak berhenti di ruang konferensi. Ia menyebar menuju laboratorium, desa, hutan, dan ruang kelas. Kolaborasi ilmiah menjadi jalan utama agar Indonesia mampu menyeimbangkan pembangunan dan keberlanjutan ekologis di tengah krisis iklim global.

Minggu, 3 Agustus 2025/adminwkp