DPRD Palangka Raya Tekankan Penguatan Tata Kelola BLUD dan Dana Hibah

 

PALANGKA RAYA – Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kota Palangka Raya, Jati Asmoro, S.T., menegaskan pentingnya penguatan manajemen dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) serta dana hibah. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penggunaan anggaran daerah. Menurut Jati, BLUD memegang peranan strategis dalam menunjang kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan dan pendidikan. Oleh karena itu, penerapan tata kelola yang baik menjadi kewajiban agar setiap program yang didanai dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Ia menambahkan bahwa sistem akuntabilitas yang ketat sangat diperlukan guna memastikan seluruh penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. “Pengawasan internal maupun eksternal harus diperkuat guna mencegah potensi penyimpangan,” ujarnya.

Terkait dana hibah, Jati menyoroti keluhan dari sejumlah penerima yang menganggap proses verifikasi dan pencairan masih berjalan lambat. Padahal, dana tersebut memegang peranan penting bagi kelangsungan kegiatan organisasi masyarakat dan lembaga non-pemerintah. Ia menilai perlunya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penyaluran hibah agar hambatan birokrasi dapat diatasi. “Evaluasi ini penting untuk membangun sistem yang efektif dan efisien,” katanya.

Sebagai solusi, Jati mengusulkan agar administrasi penyaluran hibah sepenuhnya dilakukan secara digital. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, mempercepat proses pencairan, sekaligus meminimalkan risiko kesalahan administrasi.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengingatkan pengelola BLUD dan pengelola dana hibah untuk tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran semata, tetapi juga fokus pada kualitas hasil dan dampak langsung yang dirasakan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pengelolaan keuangan publik bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan bagaimana anggaran tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan warga.

DPRD Kota Palangka Raya melalui Badan Anggaran berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten terhadap seluruh aspek pengelolaan keuangan daerah. Jati menegaskan bahwa penggunaan dana publik harus diarahkan pada peningkatan kesejahteraan rakyat, dengan efektivitas sebagai prioritas utama. “Penggunaan dana publik harus diarahkan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Efektivitas menjadi prioritas utama,” tutupnya.

(Minggu, 10 Agustus 2025/adminwkp)