DPRD Kalteng dan Gubernur Agustiar Sabran Sepakati Langkah Optimalisasi PAD

 

PALANGKA RAYA – DPRD Kalimantan Tengah menggelar pertemuan santai bersama Gubernur H. Agustiar Sabran, S.I.Kom. di Istana Isen Mulang, Jumat (8/8/2025). Kegiatan diawali jalan santai menyusuri kawasan Bundaran Besar Kota Palangka Raya, diikuti langsung Ketua DPRD Kalteng Drs. Arton S. Dohong, jajaran unsur pimpinan dan anggota DPRD, Pelaksana Tugas Sekda Ir. Leonard S. Ampung, M.M., M.T., serta perangkat daerah.

Dalam pertemuan tersebut, Arton menegaskan dukungan penuh DPRD terhadap program pembangunan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng di bawah kepemimpinan H. Agustiar Sabran, S.I.Kom. dan Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M.. Ia mengapresiasi langkah gubernur dalam mengefektifkan pemungutan pajak dan retribusi daerah.

“Ini patut diapresiasi. Dalam dua hari terakhir, kami mengundang Bank Kalteng, Dinas ESDM, Dinas Perkebunan, dan Dinas Kehutanan. Mereka adalah instansi strategis yang mendukung gubernur dalam meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak, mulai 2025 dan seterusnya,” ungkapnya.

Meski demikian, Ketua DPD PDI-P Kalteng itu mengkritisi lemahnya sistem pendataan alat berat yang selama ini hanya mengandalkan laporan pengusaha. Ia menilai tingkat kejujuran pelaporan sangat rendah.

“Pendataan harus sampai ke lapangan. Kalau pun ada, hanya sekitar 0,01 persen pengusaha yang jujur melaporkan aset alat beratnya untuk dikenakan pajak,” tegasnya.

Arton mendorong pembentukan tim terpadu atau satgas dengan kewenangan pendataan langsung di lapangan. Menurutnya, hal ini relevan untuk pengawasan pungutan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan produksi batu bara.

“Kalau ESDM bilang datanya dari pusat, saat rekonsiliasi bagi hasil kita tidak punya data riil. Kita hanya menerima laporan dari pusat, padahal potensi ketidakjujuran itu ada. Satgas terpadu bersama pemkab dan pemkot penting agar data yang kita bawa saat rekonsiliasi adalah data yang sesungguhnya,” ujarnya.

Sementara itu, H. Agustiar Sabran menegaskan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah menjadi bagian dari visi-misi pemerintahannya. Ia menyebut pembangunan infrastruktur dan sektor kesehatan menjadi prioritas yang memerlukan dukungan PAD kuat.

“Kalau mau lihat, lihat visi misi kami. Infrastruktur dan kesehatan menjadi prioritas, dan untuk mendukungnya PAD harus dioptimalkan,” katanya.

Agustiar mengungkapkan, pihaknya telah memetakan tiga zona strategis untuk peningkatan PAD. Potensi yang menjadi sorotan antara lain sektor BBM dengan plat KH, peran Bank Kalteng, serta pajak dari alat berat, air permukaan, dan mineral bukan logam dan batuan (MBLB).

“Begitu saya menjabat, itu langsung menjadi perhatian. Tapi mengoptimalkan PAD tidak bisa dilakukan sendiri. Kami menggandeng DPRD, kejaksaan, kepolisian, korem, dan pihak-pihak lain yang bisa mendukung,” terangnya.

(Minggu, 10 Agustus 2025/adminwkp)