Disdik Kalteng Fokus Tuntaskan 97 Temuan BPK, Potensi Kerugian Rp3,9 Miliar

 

PALANGKA RAYA – Sebanyak 97 temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah menjadi perhatian serius dalam pertemuan Tim Percepatan Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi BPK yang digelar di Ruang Rapat Pintar, Lantai 2 Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (6/8/2025).

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo, S.IP., M.PA. menegaskan pertemuan tersebut tidak boleh hanya sebatas formalitas. Ia meminta seluruh jajarannya mengambil langkah nyata agar setiap temuan dapat diselesaikan tepat waktu.

“Kalau dilihat dari nominalnya memang tidak besar, tetapi jangan sampai temuan berulang ini terus dibiarkan. Kita tidak boleh masuk ke lubang yang sama,” tegas Reza.

Berdasarkan data resmi, total potensi kerugian negara dari temuan yang belum tuntas sejak 2009 hingga 2024 mencapai Rp3.950.479.106,99. Dari jumlah itu, Rp3.680.603.892,99 telah disetorkan, sedangkan sisanya Rp269.875.214,00 masih harus diselesaikan melalui tindak lanjut yang jelas.

Reza menegaskan seluruh kepala bidang serta ketua tim wajib mengikuti diskusi hingga tuntas dengan hasil yang terdokumentasi resmi. “Dalam penyusunan rencana tindak lanjut, semua harus terlibat. Kita harus dampingi bersama tim BPK supaya memahami betul setiap temuan itu,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, Disdik Kalteng melibatkan Inspektorat dan Kejaksaan sebagai pendamping. Reza menyebut langkah tersebut sebagai upaya baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya, guna memastikan penyelesaian lebih transparan dan akuntabel.

Selain itu, Dinas Pendidikan juga menyiapkan platform Pena Kalteng, sebuah sistem digital yang berfungsi mengawasi penggunaan dana BOS, BOSDA, serta BPP secara langsung. Sistem ini diharapkan mampu menekan potensi penyimpangan sekaligus meningkatkan kualitas pertanggungjawaban anggaran.

Dalam arahannya, Reza menekankan pentingnya menyelaraskan langkah perbaikan dengan visi dan misi Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran, S.I.Kom. dan Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M. yang berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan. Ia menilai, besarnya anggaran pendidikan yang dialokasikan melalui APBD tahun ini harus diimbangi dengan pertanggungjawaban yang sepadan.

“Kerja sama yang baik antara Dinas Pendidikan, BPK, serta lembaga pendamping lainnya menjadi kunci. Saya yakin seluruh temuan dapat ditutup dan kita bisa mencegah masalah serupa muncul kembali di masa mendatang,” tutup Reza.
Sabtu, 16 Agustus 2025/adminwkp