Tingkat Kemiskinan di Kalimantan Tengah Turun per Maret 2025, BPS Soroti Ketimpangan Wilayah

 

PALANGKA RAYA — Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah merilis data resmi yang menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di provinsi ini mengalami penurunan pada Maret 2025. Rilis tersebut disampaikan secara langsung oleh Agnes Widiastuti, S.Si., M.E., selaku Kepala BPS Kalimantan Tengah, dalam konferensi pers di Kantor BPS Kalteng, Jumat (1/8/2025). Penurunan tercatat tidak hanya dari sisi jumlah penduduk miskin, namun juga dari segi persentase terhadap total populasi.

“Penurunan terjadi secara umum sejak 2017, meskipun terdapat beberapa periode seperti saat pandemi dan kenaikan harga BBM yang sempat mendorong lonjakan,” jelas Agnes di hadapan awak media. Berdasarkan data yang dipublikasikan, jumlah penduduk miskin di Kalimantan Tengah per Maret 2025 tercatat sebanyak 147,80 ribu jiwa atau setara 5,19 persen dari total penduduk provinsi. Angka ini menurun dibandingkan September 2024 yang berada di angka 149,24 ribu jiwa atau 5,26 persen. Penurunan ini dinilai cukup signifikan, walaupun terdapat dinamika internal antara kawasan perkotaan dan perdesaan.

Dalam rincian data, wilayah perkotaan justru mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin sebesar 3,80 ribu jiwa, sedangkan perdesaan mengalami penurunan sebesar 5,20 ribu jiwa. Persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan naik dari 5,22 persen menjadi 5,46 persen. Sementara itu, di wilayah perdesaan justru turun dari 5,29 persen menjadi 4,97 persen. “Fenomena ini menunjukkan bahwa tekanan ekonomi di kawasan urban masih lebih kompleks, terutama terkait kebutuhan hidup dan inflasi sektor jasa,” lanjut Agnes.

BPS juga mencatat bahwa Garis Kemiskinan (GK) Kalimantan Tengah per Maret 2025 mencapai Rp654.066,00 per kapita per bulan, mengalami kenaikan sebesar 1,96 persen dibandingkan GK pada September 2024. Kenaikan ini menjadi indikator tambahan bahwa meskipun jumlah penduduk miskin menurun, beban ekonomi dasar tetap mengalami peningkatan. Dari sisi struktur pengeluaran, komoditas makanan masih menjadi komponen terbesar dalam membentuk garis kemiskinan. Di wilayah perkotaan, kontribusi terbesar berasal dari beras (19,00 persen) dan rokok kretek filter (14,32 persen). Di perdesaan, beras menyumbang 22,70 persen dan rokok kretek filter mencapai 15,37 persen. Selain itu, komoditas seperti daging ayam ras, telur ayam ras, mie instan, dan gula pasir juga memiliki kontribusi signifikan.

Untuk komoditas non-makanan, perumahan menjadi penyumbang terbesar sekitar 9 persen, diikuti bensin sekitar 3,5 persen. Listrik, pendidikan, perlengkapan mandi, air bersih, dan sabun juga masuk dalam kategori utama pembentuk beban ekonomi kelompok miskin. Agnes Widiastuti, S.Si., M.E. menegaskan bahwa rincian ini perlu menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih responsif dan tepat sasaran. Ia juga mengingatkan pentingnya pemetaan wilayah berdasarkan karakteristik konsumsi lokal agar intervensi sosial dapat disesuaikan secara lebih presisi.

(Minggu, 3 Agustus 2025/adminwkp)