Pemprov Kalteng Kebut Program Cetak Sawah 35.000 Hektare Tahap Awal Dukung Swasembada Pangan Nasional

Ilustrasi

PALANGKA RAYA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memacu program cetak sawah sebagai bagian dari kontribusi daerah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M. mengungkapkan bahwa tahap pertama dari program tersebut menargetkan pencetakan lahan seluas 35.000 hektare dari total 83.000 hektare yang tersebar di 10 kabupaten/kota di wilayah provinsi. Dukungan kuat terhadap program strategis ini datang langsung dari Menteri Pertanian Republik Indonesia, Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P., yang secara eksplisit menetapkan Kalimantan Tengah sebagai daerah prioritas dalam pemenuhan ketahanan pangan nasional.

“Kalteng ini diberikan kepercayaan membangun swasembada pangan nasional untuk ketahanan pangan nasional,” ujar Edy Pratowo saat menyampaikan pernyataan resmi, Rabu (30/7). Ia menjelaskan bahwa program tersebut akan dilaksanakan di sejumlah wilayah, yakni Kabupaten Pulang Pisau, Kapuas, Barito Selatan, Barito Timur, Katingan, Kotawaringin Timur, Seruyan, Kotawaringin Barat, Murung Raya, serta Kota Palangka Raya. Progres pelaksanaan di lapangan sudah memasuki tahap awal persiapan, termasuk pemetaan dan verifikasi lahan yang akan dicetak menjadi sawah produktif.

Menurut Edy, pencapaian target awal 35.000 hektare diharapkan dapat selesai pada Oktober 2025 agar lahan tersebut bisa langsung dimanfaatkan untuk musim tanam padi berikutnya. “Kita harapkan sampai Oktober bisa terkejar percetakan sawah. Sehingga bisa digunakan untuk kegiatan pertanian, khususnya tanaman padi,” jelasnya.

Meski optimisme tetap dijaga, Edy Pratowo tidak menampik adanya tantangan serius dalam pelaksanaan program ini. Salah satu hambatan utama terletak pada karakteristik geografis Kalimantan Tengah yang mayoritas berupa lahan rawa dan gambut, yang menuntut pendekatan teknis yang sangat berhati-hati dan berbasis kajian. “Kondisi di lapangan berbeda dengan tempat lain, karena medan kita rawa dan gambut. Survei Investigasi Desain penting untuk menentukan daerah yang memang bisa dikerjakan, baik untuk padi maupun tanaman lainnya,” tegasnya.

Selain tantangan ekologis, hambatan teknis juga mencakup proses mobilisasi alat berat ke lokasi yang sebagian besar berada di daerah terpencil dan sulit diakses. Ia menekankan bahwa mobilisasi tidak hanya mengandalkan jalur darat, namun juga memerlukan akses sungai yang aman dan efisien. “Membawa alat berat ke lokasi membutuhkan waktu ekstra, baik lewat darat maupun sungai,” pungkasnya.

Melalui kerja sama lintas sektor, baik dari pemerintah pusat, TNI, maupun perangkat daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah optimistis target besar ini dapat tercapai secara bertahap dan memberi dampak nyata terhadap penguatan kedaulatan pangan nasional.

(Rabu, 31 Juli 2025/adminwkp)