Persentase Kemiskinan di Palangka Raya 3,52 Persen, Wakil Wali Kota Minta Semua Pihak Tetap Waspada

 

Palangka Raya – Wakil Wali Kota Palangka Raya, Ir. H. Achmad Zaini, M.P. menyampaikan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palangka Raya Tahun 2024 yang mencatat bahwa jumlah penduduk miskin di wilayah ini mencapai 3,52 persen dari total populasi. Berdasarkan data tersebut, sekitar 10.700 jiwa dari 310.110 penduduk di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah ini masuk dalam kategori miskin. Persentase tersebut menjadikan Palangka Raya sebagai kota dengan tingkat kemiskinan terendah kedua di Provinsi Kalimantan Tengah.

Meskipun angka tersebut menunjukkan capaian positif, Ir. H. Achmad Zaini menegaskan bahwa Pemerintah Kota Palangka Raya tidak boleh berpuas diri. Ia mengingatkan pentingnya terus melakukan langkah-langkah antisipatif dan berkelanjutan untuk menangani berbagai permasalahan sosial yang berkaitan erat dengan kemiskinan. Ia menekankan bahwa meskipun statistik menunjukkan tren penurunan, realita di lapangan harus terus dikawal agar tidak ada warga yang tertinggal dari pembangunan.

“Kita harus tetap waspada. Meski angka kemiskinan di Kota Palangka Raya terbilang rendah, kita harus terus bekerja keras agar tidak ada warga yang tertinggal, terutama di daerah pinggiran atau pedesaan,” ujarnya dalam pernyataan resminya. Pernyataan tersebut mencerminkan sikap optimistis namun tetap realistis terhadap tantangan yang dihadapi oleh masyarakat di wilayah pinggiran yang masih mengalami kesenjangan akses dan pelayanan dasar.

Wakil Wali Kota juga menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Palangka Raya terus mendorong pelaksanaan program-program perlindungan sosial yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Program-program tersebut mencakup bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta didesain agar mampu menjangkau kelompok rentan yang berisiko terdampak langsung oleh perubahan ekonomi nasional maupun global. Salah satu fokus utama adalah pada program pemberdayaan masyarakat yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi lokal dan memperkuat ketahanan sosial keluarga miskin.

“Pembangunan yang berkelanjutan harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dengan baik,” papar Zaini. Ia menyebut bahwa konsep pembangunan inklusif tidak hanya menyentuh aspek fisik semata, tetapi juga menyangkut pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Di tengah berbagai tantangan, seperti inflasi, ketimpangan ekonomi, serta dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian dan lingkungan hidup, Pemkot Palangka Raya tetap optimistis dapat menekan angka kemiskinan lebih jauh lagi. Menurut Achmad Zaini, keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, namun juga bergantung pada kontribusi dan kolaborasi antara semua pihak, termasuk masyarakat dan sektor swasta.

“Melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, saya yakin kita bisa mencapai kesejahteraan yang lebih merata di Kota Palangka Raya,” tegasnya. Ia mendorong agar perusahaan-perusahaan lokal juga turut berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, misalnya melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) yang mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pelatihan keterampilan kerja.

Zaini juga mengungkapkan bahwa meskipun persentase kemiskinan telah menurun secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih menjadi persoalan yang belum sepenuhnya terselesaikan. Data BPS menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk miskin di Kota Palangka Raya berada di kawasan pinggiran yang minim fasilitas dan infrastruktur. Ketimpangan tersebut, menurutnya, menjadi tantangan besar dalam upaya pemerataan hasil pembangunan.

Ia menjelaskan bahwa salah satu faktor penyebab tingginya angka kemiskinan di wilayah pinggiran adalah rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, serta minimnya peluang kerja formal yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerintah Kota terus berupaya mengatasi hambatan ini melalui peningkatan kualitas pendidikan dasar, penguatan layanan kesehatan primer, serta perluasan akses terhadap program pelatihan kerja dan kewirausahaan.

“Oleh karena itu, Pemkot Palangka Raya berupaya meningkatkan sinergi antar-instansi dan lembaga untuk menciptakan peluang bagi masyarakat miskin, melalui program-program pemberdayaan yang berkelanjutan,” pungkas Achmad Zaini. Ia juga menambahkan bahwa pengembangan kawasan perdesaan menjadi perhatian serius melalui berbagai program berbasis potensi lokal seperti pertanian terpadu, peternakan rakyat, dan ekowisata desa yang melibatkan masyarakat secara langsung.

Dalam waktu dekat, pemerintah berencana memperluas jangkauan program bantuan sosial non-tunai, mengembangkan kemitraan antara pelaku usaha besar dan UMKM, serta memperkuat sistem monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas program penanggulangan kemiskinan. Salah satu strategi yang akan diperkuat adalah penggunaan data berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) untuk memastikan bahwa bantuan sosial tepat sasaran dan benar-benar menyentuh kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Pemkot Palangka Raya juga akan memanfaatkan teknologi digital untuk mengintegrasikan data lintas sektor sebagai dasar pengambilan kebijakan yang berbasis bukti. Inovasi dalam tata kelola pemerintahan dan kebijakan pembangunan berbasis data diyakini mampu memberikan arah baru dalam mempercepat penurunan kemiskinan secara lebih efektif dan efisien. Dukungan dari berbagai organisasi masyarakat sipil dan akademisi turut diharapkan dalam menyumbang gagasan serta solusi yang relevan terhadap permasalahan kemiskinan yang kompleks.

Dengan pendekatan yang menyeluruh, partisipatif, dan berbasis potensi lokal, Pemerintah Kota Palangka Raya optimistis bahwa target menekan angka kemiskinan hingga di bawah 3 persen dalam beberapa tahun ke depan dapat tercapai. Hal ini tentunya membutuhkan komitmen kuat dari seluruh jajaran birokrasi, dukungan masyarakat luas, serta kerja sama lintas sektor yang sinergis.

(12 Juli 2025/adminwkp)