Pemkot Palangka Raya Dorong Transformasi Posyandu melalui Forum Advokasi Pokjanal

Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, drg. Andjar Hari Purnomo, M.MKes.

Palangka Raya – Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Kesehatan secara resmi menggelar Pertemuan Advokasi Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Posyandu Tingkat Kota Palangka Raya, sebagai langkah strategis untuk memperkuat peran Posyandu dalam menunjang transformasi layanan kesehatan primer. Kegiatan yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan ini berlangsung dinamis dan menjadi forum penting bagi penguatan sinergi lintas sektor.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, drg. Andjar Hari Purnomo, M.MKes., dalam laporannya menjelaskan bahwa pengelolaan Posyandu mengalami pembaruan menyeluruh berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2024. Berdasarkan regulasi tersebut, struktur Pokjanal Posyandu kini resmi bertransformasi menjadi Tim Pembina Posyandu (TP Posyandu) yang tidak hanya menjalankan fungsi koordinatif, tetapi juga merangkap sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, dan pembina di setiap level pemerintahan.

“TP Posyandu menjadi mitra kerja strategis pemerintah dalam memastikan program Posyandu berjalan optimal. Perubahan ini tidak hanya struktural, namun juga bertujuan memperluas jangkauan dan kualitas pelayanan Posyandu kepada masyarakat,” tegasnya dalam forum yang digelar pada Senin (21/7/2025). Ia juga menyebut bahwa transformasi ini memungkinkan kemitraan yang lebih luas bersama lembaga kemasyarakatan dan organisasi komunitas.

drg. Andjar Hari Purnomo, M.MKes. menambahkan bahwa dalam lima tahun terakhir, terjadi peningkatan signifikan terhadap jumlah Posyandu aktif di Kota Palangka Raya. Pada tahun 2019 tercatat hanya 45 dari 138 Posyandu yang berstatus aktif atau sekitar 32,6 persen. Namun pada tahun 2024, jumlah tersebut meningkat drastis menjadi 145 dari total 146 Posyandu atau setara 99,32 persen. Peningkatan ini menunjukkan bahwa intervensi pemerintah dalam penguatan kelembagaan Posyandu mulai menunjukkan hasil positif.

Meski demikian, sejumlah tantangan masih mengemuka dalam pengelolaan Posyandu, di antaranya adalah terbatasnya fasilitas dan infrastruktur pendukung, kurangnya dana operasional khusus untuk Posyandu Balita, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan kesehatan dasar yang tersedia. Permasalahan ini menjadi perhatian utama dalam forum advokasi yang digelar, agar solusi lintas sektor dapat dirumuskan secara konkret.

“Melalui pertemuan ini, kami berharap dapat merumuskan kesepakatan strategis antar pemangku kepentingan yang dapat memperkuat kapasitas dan kualitas Posyandu dalam menjawab tantangan pelayanan primer,” ujar Andjar. Ia juga menegaskan bahwa peningkatan derajat kesehatan masyarakat harus dimulai dari pos pelayanan paling dekat yakni Posyandu, sebagai bagian integral dari sistem kesehatan nasional yang terdesentralisasi.

Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah pejabat dan tokoh penting, di antaranya Aisyah Thisia Agustiar Sabran, S.H., M.Kn., selaku Ketua TP Posyandu Provinsi Kalimantan Tengah, serta perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu, turut hadir pengurus Tim Penggerak PKK Kota Palangka Raya, serta Ketua Tim Pembina Posyandu dari tingkat kecamatan dan kelurahan.

Keterlibatan lintas sektor dalam pertemuan advokasi ini dinilai menjadi langkah krusial dalam memperluas spektrum pendekatan intervensi kesehatan berbasis masyarakat. Pemerintah Kota Palangka Raya berkomitmen untuk terus melakukan penguatan peran Posyandu sebagai garda terdepan dalam layanan kesehatan keluarga dan anak, khususnya dalam mendeteksi dini masalah gizi, stunting, imunisasi, dan perkembangan balita.

Ke depan, transformasi kelembagaan TP Posyandu diharapkan mampu mendorong inovasi pelayanan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, seiring perubahan sosial dan tantangan kesehatan masyarakat perkotaan yang semakin kompleks.

(23 Juli 2025/adminwkp)