Pemko Palangka Raya Dukung Penuh Sekolah Rakyat, 75 Anak dari Keluarga Miskin Siap Diasramakan

Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya, H. Riduan, A.Md.Kep., S.K.M., M.M.Kes.

PALANGKA RAYA — Pemerintah Kota Palangka Raya menyatakan komitmen kuat dalam mendukung kebijakan Pemerintah Pusat terkait pendirian Sekolah Rakyat (SR) yang digagas langsung oleh Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Sosial. Program ini bertujuan menyediakan akses pendidikan layak bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan yang selama ini kerap tertinggal dalam pelayanan pendidikan formal.

Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya, H. Riduan, A.Md.Kep., S.K.M., M.M.Kes., menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan bentuk kehadiran negara secara konkret dalam menjamin pemenuhan hak dasar anak. “Program Sekolah Rakyat menjadi langkah solutif negara untuk mengatasi kesenjangan pendidikan. Di tahap awal, Kota Palangka Raya mendapat alokasi 75 anak berusia 6 hingga 12 tahun yang berasal dari keluarga desil 1 (sangat miskin) dan desil 2 (miskin),” terang Riduan, Selasa (29/7/2025).

Menurutnya, seluruh pembiayaan operasional dan kebutuhan anak-anak selama mengikuti program ditanggung oleh pemerintah pusat. Fasilitas yang disediakan meliputi seragam sekolah, sepatu, alat tulis, buku pelajaran, hingga kebutuhan harian seperti makanan dan tempat tinggal di asrama. Lokasi pelaksanaan program akan dipusatkan di SDN 2 Langkai, yang saat ini tengah menjalani proses renovasi guna menyesuaikan kebutuhan pendidikan berbasis asrama tersebut.

“Tidak hanya menyasar aspek akademik, pendekatan yang diterapkan bersifat holistik. Anak-anak tidak hanya belajar tetapi juga dibina secara moral, sosial, dan kesehatan dasar agar menjadi generasi mandiri,” tambah Riduan.

Respons positif juga datang dari Camat Pahandut, Said Zaini Bachsin, S.STP., M.A.P., yang wilayahnya ditunjuk sebagai lokasi pelaksanaan awal program. Ia menyatakan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar institusi pendidikan, tetapi sekaligus menjadi sarana pemberdayaan sosial. “Anak-anak terlantar atau hidup dalam kondisi sosial-ekonomi tidak stabil akan diasramakan dan dibina secara intensif agar tumbuh dalam lingkungan aman, tertib, dan layak,” ujarnya.

Said Zaini menambahkan bahwa dukungan masyarakat sangat diperlukan agar tujuan program benar-benar terealisasi secara maksimal. Ia menekankan pentingnya peran kolektif antarinstansi dan masyarakat dalam membangun sistem sosial yang berpihak pada anak-anak dari kelompok termarjinalkan.

Proses seleksi peserta dilakukan secara ketat dan transparan melalui kerja sama lintas sektor, termasuk melibatkan para pendamping sosial Program Keluarga Harapan (PKH). Para pendamping bertugas melakukan verifikasi langsung ke rumah-rumah calon peserta untuk memastikan keabsahan data dan kondisi sosial ekonomi keluarga yang bersangkutan. “Validasi ini penting agar program benar-benar menyasar anak-anak yang memang berada dalam situasi kritis secara ekonomi dan pendidikan,” terang Riduan.

Pemerintah Kota Palangka Raya juga telah menyiapkan tim koordinasi lintas perangkat daerah guna memperkuat implementasi program dan memastikan keberlanjutan pembinaan. Pihaknya berharap agar seluruh elemen masyarakat termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga pihak swasta dapat memberikan dukungan moril maupun materiil agar Sekolah Rakyat di Palangka Raya menjadi model pendidikan berbasis empati sosial yang berkelanjutan.

Langkah ini menjadi angin segar bagi banyak keluarga kurang mampu yang selama ini menghadapi tantangan besar dalam menyekolahkan anak-anak mereka secara layak. Pemerintah juga akan melakukan evaluasi berkala atas progres program serta melakukan ekspansi jika capaian target menunjukkan hasil yang signifikan.

(Selasa, 29 Juli 2025/adminwkp)