Palangka Raya Jadi Tuan Rumah Workshop Mission 21 Asia, Bahas Tata Kelola Pemerintahan dan Pengurangan Risiko Bencana

Palangka Raya — Kota Palangka Raya menjadi pusat perhatian regional dalam penguatan kapasitas tata kelola dan ketangguhan iklim, melalui penyelenggaraan kegiatan “Workshop on Good Governance & Disaster Risk Reduction” yang berlangsung pada 3–6 Juli 2025 di Best Western Hotel Palangka Raya. Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda tahunan Mission 21 (M21) Asia yang kali ini digelar berkolaborasi bersama alumni M21 di Palangka Raya dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, melibatkan berbagai lembaga mitra internasional maupun lokal yang memiliki komitmen terhadap penguatan masyarakat sipil, pelayanan publik, dan kesiapsiagaan bencana.

Workshop dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M., yang dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Palangka Raya sebagai lokasi penyelenggaraan kegiatan strategis ini. Ia menegaskan bahwa isu tata kelola pemerintahan yang baik dan pengurangan risiko bencana merupakan dua hal yang sangat relevan dalam konteks pembangunan Kalimantan Tengah, terutama di tengah tantangan perubahan iklim, kerentanan geografis, serta kebutuhan akan efisiensi dan transparansi dalam manajemen kebijakan publik.

Dalam kegiatan tersebut, peserta berasal dari perwakilan lembaga-lembaga mitra Mission 21 Asia, panitia lokal yang merupakan alumni program M21 di Palangka Raya, pimpinan lembaga pelayanan Kristen, pengelola proyek (Project PIC), serta organisasi mitra non-direktif yang turut diundang secara resmi. Dari lingkup Gereja Kalimantan Evangelis (GKE), Majelis Sinode GKE mengutus Wakil Sekretaris Umum, Pdt. Gunedi, S.Th., M.Th., serta Kepala Departemen Diakonia, Lawina, S.E., M.M., sebagai peserta aktif dalam rangka memperkuat jejaring pelayanan sosial dan aksi lingkungan berbasis gereja.

Sesi-sesi workshop difokuskan pada penguatan prinsip good governance atau tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, partisipatif, serta berorientasi pada kepentingan publik. Para narasumber dari Mission 21 Asia menyampaikan berbagai praktik baik dari negara-negara Asia Tenggara dalam membangun sistem pemerintahan lokal yang mampu merespons kebutuhan warganya secara cepat dan efisien. Peserta juga diperkenalkan pada instrumen analisis kebijakan publik, audit sosial, serta indikator pengukuran tata kelola yang inklusif.

Selain aspek pemerintahan, workshop ini juga memberikan perhatian mendalam terhadap isu perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana berbasis komunitas. Fokus khusus diberikan pada pengenalan konsep hydrometeorology, yaitu kajian bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan badai yang muncul sebagai dampak dari perubahan iklim global. Para peserta dilatih untuk memahami keterkaitan antara degradasi lingkungan dan peningkatan frekuensi bencana, serta strategi adaptasi yang dapat diterapkan secara lokal seperti sistem peringatan dini, penguatan kapasitas tanggap darurat, serta edukasi publik dalam menghadapi cuaca ekstrem.

Pelatihan ini juga memberikan ruang praktik dalam mengembangkan keterampilan fundraising atau penggalangan dana, baik untuk kegiatan kemanusiaan maupun proyek pembangunan komunitas berkelanjutan. Tim pelatih dari Mission 21 Asia memberikan simulasi langsung mengenai strategi penyusunan proposal proyek, pemetaan donor potensial, teknik komunikasi lembaga, serta strategi pelibatan mitra global melalui platform digital dan jaringan internasional. Kemampuan fundraising yang kuat diharapkan dapat memperkuat kemandirian program-program lokal dan memperluas jangkauan pelayanan lintas sektor.

Dalam diskusi panel yang digelar pada hari kedua, para peserta berbagi pengalaman mengenai tantangan dan potensi dalam penerapan prinsip-prinsip governance dan strategi adaptasi perubahan iklim di daerah masing-masing. Salah satu isu yang mencuat adalah pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keagamaan, dan organisasi masyarakat sipil dalam membangun sistem tangguh bencana yang tidak hanya berbasis infrastruktur, tetapi juga berbasis budaya dan spiritualitas komunitas lokal. Dalam konteks Kalimantan Tengah, peran gereja sebagai agen edukasi dan penggerak sosial mendapat sorotan khusus sebagai kekuatan kolektif yang dapat digerakkan untuk peningkatan kesadaran risiko.

Wakil Gubernur Kalteng, dalam sesi penutupan, kembali menegaskan bahwa pelibatan berbagai sektor, termasuk komunitas keagamaan seperti GKE, sangat penting dalam membangun sistem pemerintahan dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan terus mendukung kegiatan yang berbasis pelatihan dan edukasi seperti ini sebagai bagian dari strategi makro dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global.

Secara keseluruhan, workshop yang berlangsung selama empat hari ini bukan hanya menjadi ajang pelatihan teknis, tetapi juga forum pertukaran pengetahuan, konsolidasi gerakan masyarakat sipil, serta pembentukan jaringan kerja sama jangka panjang antar-lembaga. Komitmen Mission 21 dalam membangun sinergi global-lokal melalui pendekatan kontekstual dan partisipatif terbukti mampu mendorong inovasi sosial serta memperkuat kapabilitas masyarakat menghadapi tantangan masa depan.

Peserta yang hadir menyatakan bahwa kegiatan ini memberikan wawasan baru yang aplikatif, serta memperkaya pemahaman mereka dalam mengelola organisasi pelayanan, membangun kolaborasi lintas lembaga, dan meningkatkan kesiapsiagaan terhadap krisis lingkungan. Materi pelatihan akan dilanjutkan melalui platform digital dan kelompok kerja daring sebagai tindak lanjut konkret dari aksi kolektif yang telah dimulai di Palangka Raya.

Kegiatan ini menjadi salah satu momentum penting yang menandai komitmen kuat antara komunitas lokal, gereja, dan pemerintah daerah untuk menghadirkan tata kelola pelayanan dan pembangunan yang lebih inklusif, adaptif, dan berdaya tahan dalam menghadapi bencana. Palangka Raya kini tidak hanya menjadi tuan rumah, tetapi juga menjadi pusat inspirasi gerakan pembaruan dalam kerangka keadilan sosial dan ekoteologi kontekstual.

(10 Juli 2025/adminwkp)