Mukhtarudin Dukung Penuh 219 PSN 2026: Prioritaskan Pembangunan Inklusif dan Pemerataan Ekonomi

Drs. H. Mukhtarudin, Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI sekaligus Anggota DPR-RI Dapil Kalimantan Tengah, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah menetapkan 219 Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk tahun 2026. Kebijakan ini diumumkan dalam laporan Panitia Kerja (Panja) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Prioritas Anggaran RAPBN Tahun 2026, serta telah mendapatkan sorotan publik luas karena cakupan dan dampak jangka panjangnya. Mukhtarudin, yang juga Wakil Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), memandang proyek-proyek ini sebagai instrumen vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.
Dalam pernyataan resminya pada Selasa (22/7/2025), Mukhtarudin menilai langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menetapkan 219 proyek strategis mencerminkan komitmen kuat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan memperkecil ketimpangan antarwilayah. "Saya kira ini adalah wujud nyata komitmen Presiden Prabowo untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pemerataan ekonomi, terutama di Kawasan Timur Indonesia (KTI)," ujar politisi senior tersebut. Ia menambahkan bahwa Fraksi Golkar di DPR sangat mengapresiasi arah kebijakan pembangunan yang menjangkau berbagai sektor vital, mulai dari konektivitas, energi, hingga program sosial berbasis kerakyatan.
Distribusi proyek yang mencakup 155 PSN di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan 55 PSN di KTI disebut Mukhtarudin sebagai indikasi nyata keberpihakan pemerintah pada pengentasan ketimpangan regional. "Ini menunjukkan keseriusan dalam menjawab kesenjangan pembangunan, khususnya antara Indonesia bagian barat dan timur," imbuhnya. Dirinya menilai bahwa peta persebaran proyek tersebut telah disusun berdasarkan kebutuhan dan potensi kawasan, sehingga diyakini mampu memberikan dampak sistemik terhadap pertumbuhan daerah.
Tokoh yang dianugerahi Parlemen Award 2023 sebagai Tokoh Peduli Daerah Terbaik itu secara khusus menyoroti klaster konektivitas yang mencakup 74 proyek dari total 219 PSN. Menurutnya, sektor ini akan memainkan peran kunci dalam membuka akses logistik dan memperkuat jejaring transportasi nasional. Pembangunan jalan, jembatan, serta penguatan jaringan digital seperti integrasi Palapa Ring menjadi bagian tak terpisahkan dalam proses transformasi ekonomi nasional berbasis teknologi dan efisiensi logistik. "Peningkatan konektivitas akan memberikan dampak langsung bagi pelaku UMKM dan mendorong perputaran ekonomi lokal," kata Mukhtarudin.
Ia juga menyampaikan dukungan penuh terhadap tujuh PSN baru yang dirancang berdasarkan arahan langsung Presiden Prabowo, yakni PSN Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, Digitalisasi Pendidikan, Kartu Kesejahteraan, Kartu Usaha Afirmatif, serta Pengelolaan Sampah Terpadu. Mukhtarudin meyakini program-program tersebut sangat relevan dalam merespons tantangan sosial saat ini. “Kami juga mendukung program Arahan Presiden seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih, yang akan memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” ungkapnya.
Namun demikian, Mukhtarudin mengingatkan pentingnya pengawasan dan akuntabilitas tinggi dalam pelaksanaan PSN 2026 agar seluruh proyek tepat sasaran, efisien, dan bebas dari potensi penyimpangan. Menurutnya, transparansi dan partisipasi publik harus diperkuat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. "Kami di DPR, khususnya Fraksi Golkar, akan memastikan bahwa proyek-proyek ini berjalan transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi rakyat," tegasnya.
Lebih lanjut, Anggota Komisi VII DPR RI itu menaruh perhatian pada target strategis pemerintah yang ingin dicapai melalui PSN 2026, yaitu peningkatan rasio stok infrastruktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 48% serta penciptaan lapangan kerja formal hingga 37,95%. Ia meyakini bahwa pencapaian target tersebut sangat mungkin diraih bila ada kolaborasi antarlembaga dan pengawasan terpadu dari legislatif. “Kami berharap indikator ekonomi makro ini dapat tercapai karena akan memberikan multiplier effect pada sektor-sektor produktif lainnya,” jelasnya.
Mukhtarudin juga mengajak semua elemen masyarakat untuk terlibat aktif dalam mendukung pelaksanaan proyek-proyek PSN sebagai upaya bersama menciptakan Indonesia yang lebih kuat secara ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Ia menekankan pentingnya membangun semangat gotong royong dan optimisme kolektif dalam menyongsong visi besar menuju Indonesia Emas 2045. "Golkar siap berkolaborasi dengan pemerintah untuk memastikan visi besar ini tercapai. Mari kita wujudkan Indonesia Emas melalui PSN yang terarah dan berdampak nyata," pungkasnya.
Sebagai informasi tambahan, total 219 PSN yang ditetapkan untuk tahun 2026 terdiri dari 212 proyek lanjutan (carry over) dan 7 proyek baru. Dari 212 proyek lanjutan tersebut, 88 proyek telah rampung secara fisik namun masih membutuhkan pendanaan lanjutan maupun dukungan institusional agar dapat beroperasi optimal. Proyek-proyek tersebut tersebar di berbagai sektor strategis, mulai dari ketahanan pangan, energi, digitalisasi, transportasi, hingga pelayanan publik.
Sementara itu, tujuh PSN baru yang ditetapkan atas arahan langsung Presiden Prabowo Subianto mencerminkan arah baru kebijakan pembangunan nasional yang lebih humanistik dan berbasis inklusi sosial. PSN seperti Makan Bergizi Gratis dan Digitalisasi Pendidikan diharapkan mampu menjawab tantangan kesenjangan kualitas hidup dan akses terhadap pendidikan yang masih terjadi di banyak daerah, terutama di kawasan tertinggal dan terluar. Dalam konteks ini, peran koperasi, UMKM, serta platform digital dinilai menjadi pendorong penting dalam membangun kemandirian ekonomi rakyat.
Secara keseluruhan, PSN 2026 yang ditetapkan pemerintah tidak hanya bertujuan menyelesaikan proyek fisik, tetapi juga mendorong perubahan struktural dalam sistem ekonomi nasional. Pemerintah menargetkan sebagian besar proyek selesai pada tahun berjalan, sementara sisanya akan dilanjutkan hingga 2029, sesuai skema multi-year budgeting dan prioritas pembangunan nasional jangka menengah. Penetapan proyek-proyek ini disusun berdasarkan evaluasi kebutuhan, keberlanjutan fiskal, serta kemampuan teknis dari kementerian/lembaga terkait.
Sikap dukungan Drs. H. Mukhtarudin atas kebijakan strategis ini mencerminkan komitmen Fraksi Golkar dalam menyukseskan agenda pembangunan nasional yang terintegrasi dan berdampak luas. Sebagai wakil rakyat dari Dapil Kalimantan Tengah, dirinya terus menyuarakan pentingnya pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah yang selama ini menghadapi tantangan infrastruktur dan akses layanan publik.
(23 Juli 2025/adminwkp)


Komentar
Posting Komentar