Harga Bawang Merah Tembus Rp70 Ribu di Palangka Raya, Pengamat: Perlu Langkah Cepat Pemerintah

PALANGKA RAYA – Harga bawang merah di Kota Palangka Raya mengalami lonjakan signifikan dalam beberapa hari terakhir dan telah menembus angka Rp70 ribu per kilogram. Kenaikan ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat serta pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada komoditas tersebut dalam kegiatan produksi sehari-hari. Fenomena ini turut mendapat sorotan dari Pengamat Ekonomi yang juga Dosen Fakultas Pertanian Universitas Kristen Palangka Raya (UKPR), Dr. Ir. Rawing Rambang, M.P., yang menilai bahwa gejolak harga bawang merah merupakan akibat langsung dari gangguan pasokan akibat kondisi cuaca ekstrem yang terjadi secara sporadis di sejumlah wilayah sentra produksi bawang.

Menurut Dr. Ir. Rawing Rambang, M.P., anomali iklim yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir di sejumlah daerah penghasil bawang merah nasional seperti Brebes, Probolinggo, dan Enrekang, menyebabkan terganggunya masa tanam hingga gagal panen. Hujan intensitas tinggi yang terjadi di luar musim panen serta suhu udara yang cenderung ekstrem berdampak buruk terhadap produktivitas lahan. Akibatnya, volume pasokan ke pasar regional, termasuk ke Kalimantan Tengah, khususnya Kota Palangka Raya, mengalami penurunan tajam. “Memang iklim kita ini luar biasa, artinya panasnya luar biasa, hujannya luar biasa, ini yang juga mengakibatkan tanam dan panen terganggu,” ungkapnya saat diwawancarai, Selasa (17/6/2025).

Lebih lanjut, mantan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah tersebut menilai bahwa tingginya harga bawang merah akan menciptakan disrupsi serius dalam ekosistem pemasaran komoditas hortikultura, terutama karena bawang merah merupakan komoditas jangka pendek yang sensitif terhadap perubahan pasokan. Ia menyatakan bahwa apabila kondisi ini tidak segera diintervensi oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, maka akan berakibat pada terganggunya stabilitas harga pangan secara umum. Keterlambatan penanganan dikhawatirkan tidak hanya menekan daya beli masyarakat, tetapi juga mengancam kelangsungan usaha kecil menengah di bidang kuliner dan penyediaan makanan siap saji.

“Kondisi ini merusak pola pemasaran bawang dan cabai karena ini kan komoditi jangka pendek yang sangat diperlukan,” ujar Dr. Ir. Rawing Rambang, M.P., sembari menegaskan pentingnya gerak cepat dari otoritas pemerintahan, baik dalam hal pengendalian distribusi, penyediaan stok penyangga, maupun pemberdayaan jalur suplai alternatif melalui kerja sama antar-daerah. Ia juga mendorong agar pemerintah memfasilitasi transportasi antar-pulau untuk menekan biaya logistik yang selama ini menjadi kendala utama distribusi bahan pangan dari wilayah Jawa ke Kalimantan.

Hasil pantauan langsung di sejumlah pasar tradisional di Palangka Raya menunjukkan bahwa harga bawang merah yang semula masih berada pada kisaran Rp60 ribu per kilogram, kini telah mencapai puncaknya di angka Rp70 ribu. Kenaikan tajam ini tidak diikuti oleh komoditas sejenis, seperti bawang putih, yang saat ini masih stabil di harga Rp30 ribu per kilogram. Para pedagang pasar mengeluhkan kesulitan memperoleh pasokan bawang merah dari distributor utama, bahkan beberapa pedagang terpaksa mengurangi jumlah stok harian karena daya beli masyarakat mulai melemah akibat harga yang tak terjangkau.

Salah satu pedagang di Pasar Kahayan, Siti Aisyah, menyampaikan bahwa dalam seminggu terakhir dirinya hanya mampu menjual setengah dari jumlah biasanya, lantaran konsumen rumah tangga dan pelaku usaha kecil mulai mengurangi pembelian. “Kalau dulu saya bisa jual 20 kilogram per hari, sekarang paling 10 kilogram saja. Banyak pelanggan yang tanya, tapi begitu tahu harganya, langsung pergi. Mereka bilang nunggu harga turun,” keluhnya.

Dampak dari lonjakan harga ini juga dirasakan oleh pelaku usaha kuliner skala kecil. Menurut Roni, pemilik warung makan di kawasan Jalan Tjilik Riwut, kenaikan harga bawang merah membuatnya harus mengatur ulang komposisi masakan agar tetap hemat biaya produksi. Namun, ia mengaku khawatir rasa masakan akan berubah jika pengurangan bumbu terus dilakukan. “Kita ini serba sulit, tidak mungkin kita naikkan harga makanan karena nanti pelanggan kabur. Tapi kalau tetap sama, untungnya makin tipis,” tuturnya.

Dalam pandangan akademik, Dr. Ir. Rawing Rambang, M.P. menekankan perlunya strategi jangka pendek dan jangka panjang untuk mengatasi gejolak harga pangan, termasuk bawang merah. Untuk jangka pendek, ia menyarankan pemerintah daerah segera menggelar operasi pasar guna menstabilkan harga melalui penyaluran langsung dari distributor utama ke konsumen. Di sisi lain, upaya jangka panjang harus difokuskan pada penguatan produksi lokal, misalnya mendorong petani hortikultura di wilayah Kalimantan Tengah agar mulai membudidayakan bawang merah secara berkelanjutan melalui sistem tanam dalam greenhouse atau metode pertanian adaptif lainnya. “Kita tidak bisa terus bergantung dari Jawa. Harus ada pembinaan petani lokal supaya suplai kita stabil,” tegasnya.

Sebagai catatan, harga normal bawang merah dalam kondisi pasokan stabil biasanya berkisar antara Rp30 ribu hingga Rp35 ribu per kilogram. Kenaikan hingga dua kali lipat dalam waktu singkat ini menunjukkan adanya anomali signifikan dalam rantai distribusi serta produksi nasional. Situasi ini turut mencerminkan lemahnya koordinasi antar-pemangku kebijakan dalam pengelolaan komoditas pangan strategis.

Sejumlah pihak mengusulkan agar pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional segera menetapkan intervensi pasar terbuka dan subsidi distribusi bahan pokok antar-pulau, terutama dalam menghadapi masa transisi musim yang rentan terhadap penurunan produktivitas pertanian. Pemerintah daerah juga diimbau untuk mengaktifkan kembali sistem informasi harga pangan berbasis digital agar masyarakat dapat memperoleh data harga terbaru sekaligus mencegah spekulasi oleh pihak-pihak tertentu.

Secara keseluruhan, lonjakan harga bawang merah ini menjadi peringatan bagi semua pihak bahwa ketahanan pangan bukan hanya soal produksi, tetapi juga berkaitan erat dengan keberlanjutan sistem distribusi, daya dukung infrastruktur logistik, serta kesigapan manajerial birokrasi dalam merespons dinamika pasar. Dr. Ir. Rawing Rambang, M.P. menyimpulkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, akademisi, petani, dan distributor menjadi satu-satunya solusi strategis yang mampu mencegah krisis pangan yang lebih parah di masa mendatang.
(11 Juli 2025/adminwkp)