Guru di Pahandut Seberang Minta Penambahan SPPG demi Pemerataan Program Makan Bergizi Gratis

 

PALANGKA RAYA — Pemerataan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Palangka Raya kembali menjadi sorotan. Salah satu guru dari kawasan Pahandut Seberang, Abdul Hakim, menyampaikan permintaan kepada pemerintah agar segera menambah jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna memastikan pemerataan manfaat MBG, khususnya di sekolah-sekolah pinggiran yang masih belum terjangkau secara optimal.

“Sebagian besar penerima manfaat MBG merupakan sekolah yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan, sehingga perlu dilakukan pendataan juga terhadap sekolah yang berada di bawah Kementerian Agama agar memperoleh hak yang sama,” ujar Abdul Selasa (29/7/2025), Menurutnya, kebutuhan akan program tersebut sangat mendesak, terutama di lingkungan sekolah yang memiliki keterbatasan akses dan sumber daya pendukung. Ia menambahkan bahwa beberapa siswa datang ke sekolah dalam kondisi perut kosong, sehingga program MBG dapat menjadi solusi nyata bagi peningkatan konsentrasi dan semangat belajar peserta didik.

Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, Jayani, S.Pd., M.Si., mengakui bahwa pelaksanaan MBG belum sepenuhnya menjangkau seluruh peserta didik. Berdasarkan data dinas, dari total lebih dari 40.000 siswa yang tersebar di berbagai jenjang pendidikan, baru sekitar 20.000 siswa yang secara rutin mendapatkan makanan bergizi gratis setiap pagi. “Kami mengusulkan setidaknya dibutuhkan 20 dapur umum tambahan untuk melayani seluruh siswa. Saat ini jumlah SPPG masih sangat terbatas, sehingga beberapa sekolah belum mendapatkan kesempatan menerima program MBG,” jelas Jayani.

Keterbatasan jumlah fasilitas pendukung disebut sebagai hambatan utama dalam upaya pemerataan layanan MBG. Menurut Jayani, dapur umum dan SPPG menjadi elemen kunci karena berfungsi sebagai pusat distribusi dan penyediaan makanan bergizi yang sesuai standar gizi anak usia sekolah. Tanpa dukungan jumlah fasilitas yang memadai, program ini berpotensi mengalami ketimpangan pelaksanaan di lapangan.

Selain itu, Jayani menambahkan bahwa animo siswa terhadap program ini sangat tinggi. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan pihak sekolah, para siswa menunjukkan peningkatan semangat dalam mengikuti kegiatan belajar-mengajar setelah mengonsumsi makanan bergizi. Hal ini dinilai sebagai indikator keberhasilan awal MBG dalam menunjang performa akademik dan kesejahteraan anak secara menyeluruh. “Kami menyaksikan langsung bagaimana anak-anak menjadi lebih fokus, aktif, dan senang datang ke sekolah setiap pagi,” ungkapnya.

Sebagai program prioritas nasional yang digagas untuk meningkatkan status gizi dan mutu pendidikan dasar, pelaksanaan MBG menuntut keterlibatan lintas sektor dan pemerataan akses di seluruh satuan pendidikan, termasuk madrasah, sekolah swasta, serta sekolah di daerah pinggiran dan terpencil. Pemerintah Kota Palangka Raya diharapkan segera melakukan sinkronisasi data dan pemetaan kebutuhan, serta menggandeng pihak swasta dan organisasi masyarakat guna mempercepat pembangunan dapur umum tambahan dan peningkatan kapasitas SPPG yang ada saat ini.

Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak Kementerian Agama Kota Palangka Raya mengenai jumlah lembaga pendidikan di bawah naungannya yang telah atau belum menerima manfaat MBG. Namun, sejumlah madrasah di kawasan Pahandut Seberang dan Jekan Raya dikabarkan belum terfasilitasi secara penuh. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan distribusi program yang berisiko menurunkan efektivitas kebijakan nasional apabila tidak segera ditangani.

Sementara itu, warga dan orang tua murid yang ditemui di kawasan Pahandut Seberang menyambut baik program MBG dan berharap cakupan program ini dapat diperluas tanpa memandang jenis sekolah. “Kalau semua anak bisa makan bergizi di sekolah, tentu bagus untuk kesehatan dan kecerdasan mereka. Tapi kalau hanya sebagian yang dapat, kasihan yang lain,” ujar Rukayah, salah satu orang tua murid di SDN 10 Pahandut Seberang.

Pemerintah pusat diketahui telah menargetkan agar seluruh peserta didik pada jenjang pendidikan dasar di seluruh Indonesia mendapatkan akses makanan bergizi secara rutin setiap hari sekolah mulai tahun ajaran 2026. Target ini hanya akan tercapai bila didukung kesiapan infrastruktur dan komitmen pemerintah daerah dalam memperluas jangkauan layanan.

(Selasa, 29 Juli 2025/adminwkp)