Gubernur Kalteng Tekankan Optimalisasi PAD Demi Percepatan Pembangunan

 

PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, S.I.Kom kembali menegaskan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai instrumen strategis dalam mempercepat pembangunan daerah. Dalam pertemuan koordinatif antar kepala daerah se-Kalimantan Tengah yang digelar pada Jumat (18/7/2025), Gubernur menyampaikan bahwa upaya peningkatan PAD harus menjadi prioritas utama di tengah dinamika ketergantungan terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat.

Agustiar menyampaikan bahwa mengandalkan alokasi dari pusat bukanlah solusi jangka panjang untuk memperkuat otonomi dan daya saing daerah. Ia mendorong para Wali Kota dan Bupati untuk fokus menggali potensi ekonomi lokal dan merancang kebijakan fiskal yang adaptif terhadap kebutuhan daerah masing-masing. Optimalisasi PAD dinilai sebagai bentuk konkret kemandirian fiskal yang memungkinkan daerah mengambil langkah-langkah pembangunan secara responsif tanpa harus menunggu prosedur anggaran dari tingkat nasional.

Menurut Gubernur, daerah yang sukses membangun kekuatan fiskal internal akan lebih tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan sosial-ekonomi, termasuk dalam rangka pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pelayanan dasar, dan pembangunan infrastruktur yang menyentuh kepentingan masyarakat. Selain itu, ketersediaan PAD yang kuat juga membuka ruang bagi inovasi pelayanan publik serta mendorong partisipasi warga dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan.

Agustiar menekankan pentingnya reformasi birokrasi dan transformasi digital sebagai kunci utama dalam meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas sistem pengelolaan pajak serta retribusi daerah. Pemanfaatan teknologi informasi di sektor perpajakan dan pelayanan publik diharapkan mampu menekan potensi kebocoran, menyederhanakan prosedur, serta meningkatkan kepatuhan masyarakat. Transparansi dan kemudahan dalam pembayaran pajak disebut menjadi indikator keberhasilan dalam membangun sistem fiskal yang sehat.

Gubernur juga mengajak pemerintah daerah untuk melakukan penguatan terhadap sektor-sektor unggulan seperti pertanian terpadu, pariwisata berbasis budaya lokal, kehutanan berkelanjutan, dan pengelolaan usaha mikro yang memiliki potensi kontribusi besar terhadap PAD. Melalui pendekatan lintas sektor dan pelibatan semua elemen masyarakat, penguatan basis pajak dapat dilakukan secara inklusif dan adil. Ia menyebut peran BUMDes, koperasi, dan pelaku usaha lokal sebagai aktor penting dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang sehat dan produktif.

Dalam arahannya, Agustiar juga menggarisbawahi bahwa peningkatan PAD tidak boleh mengorbankan keberlanjutan lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam secara masif tanpa perencanaan yang berkelanjutan berisiko menimbulkan degradasi lingkungan dan konflik sosial. Karena itu, pemerintah daerah diminta memastikan bahwa sumber PAD yang dikembangkan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan, kesejahteraan masyarakat lokal, serta integrasi terhadap tujuan pembangunan jangka panjang.

Selain aspek lingkungan, ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus mampu menunjukkan integritas dalam setiap proses penganggaran dan pembelanjaan agar masyarakat merasakan manfaat langsung dari pajak yang dibayarkan. Dalam pandangannya, transparansi dan akuntabilitas anggaran merupakan prasyarat mutlak dalam memperkuat legitimasi dan partisipasi publik.

Gubernur juga menyampaikan bahwa optimalisasi PAD akan memperkuat posisi daerah dalam mewujudkan visi “Kalteng Berkah, Maju, dan Bermartabat” yang selama ini menjadi arah pembangunan Kalimantan Tengah. Kemandirian fiskal yang berbasis pada potensi lokal dan pengelolaan yang profesional akan menjadi pondasi penting dalam menyongsong target pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Ia berharap seluruh kepala daerah menjadikan tema kemandirian fiskal ini sebagai prioritas strategis dalam setiap perencanaan daerah.

Melalui pertemuan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya untuk terus mendukung inovasi daerah dalam menggali PAD secara adil dan berkelanjutan. Dukungan teknis, pendampingan kebijakan, serta fasilitasi lintas sektor akan terus diberikan agar pemerintah kabupaten dan kota dapat mengembangkan sistem fiskal yang adaptif, responsif, dan partisipatif. Pemerintah Provinsi juga menyiapkan mekanisme evaluasi dan pelaporan yang terukur guna memastikan implementasi kebijakan penguatan PAD dapat berjalan sesuai harapan dan target yang ditetapkan.

Pada akhir sambutannya, Gubernur mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menyatukan langkah dalam memperkuat kemandirian fiskal sebagai kunci akselerasi pembangunan Kalimantan Tengah. Ia mengingatkan bahwa tantangan ke depan akan semakin kompleks, dan hanya daerah yang mampu mengelola sumber dayanya secara cerdas dan berkelanjutan yang akan bertahan serta maju. “Kita tidak bisa terus berharap pada anggaran pusat. Saatnya kita bangun pondasi fiskal daerah yang kuat, transparan, dan berpihak pada rakyat,” pungkasnya.

Upaya optimalisasi PAD secara menyeluruh akan menjadi barometer keberhasilan daerah dalam menciptakan pembangunan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Komitmen kepala daerah dan seluruh jajaran pemerintah daerah terhadap agenda ini akan menjadi modal penting dalam memperkuat daya saing dan kemandirian Kalimantan Tengah di tingkat nasional maupun global.

(20 Juli 2025/adminwkp)