Gubernur Kalteng Kukuhkan Pengurus FORCASI, Tegaskan Peran Strategis Camat Wujudkan Pembangunan Daerah

Said Zaid Bachsin, S.STP., M.A.P., Camat Pahandut Kota Palangka Raya

PALANGKA RAYA — Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, S.I.Kom., secara resmi mengukuhkan pengurus Forum Kecamatan Seluruh Indonesia (FORCASI) Wilayah Kalimantan Tengah dalam sebuah acara resmi yang berlangsung khidmat dan penuh semangat, Selasa (29/7/2025). Pengukuhan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal FORCASI Pusat, Indra Wardana, serta para camat se-Kalimantan Tengah, sebagai bagian dari komitmen memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam pemerintahan wilayah.

Dalam sambutannya, H. Agustiar Sabran, S.I.Kom. menyampaikan bahwa FORCASI berperan vital sebagai forum strategis yang mewadahi para camat untuk menyelaraskan visi, menyinergikan program kerja, dan memperkuat implementasi kebijakan pembangunan hingga ke tingkat kecamatan. “Kalimantan Tengah memerlukan struktur pemerintahan yang solid, komunikatif, dan responsif terhadap dinamika masyarakat. Camat menjadi perpanjangan tangan pemerintah provinsi sekaligus garda depan dalam memastikan setiap program pusat maupun daerah berjalan optimal,” tegasnya di hadapan seluruh peserta.

Mewakili suara pemerintah kecamatan, Said Zaid Bachsin, S.STP., M.A.P., Camat Pahandut Kota Palangka Raya, menegaskan bahwa pengurus FORCASI Wilayah Kalteng merupakan mitra kerja yang strategis bagi pemerintah daerah. “Keberadaan FORCASI harus mampu menjadi katalisator penyelarasan program unggulan. Semua rencana yang dirumuskan hendaknya mendukung capaian indikator pembangunan daerah tanpa menimbulkan distorsi implementasi di lapangan,” ujar Said, yang dikenal aktif dalam memperjuangkan tata kelola pemerintahan kecamatan yang efisien dan partisipatif.

Lebih lanjut, Said Zaid Bachsin, S.STP., M.A.P. berharap agar kepengurusan yang baru dikukuhkan tidak hanya menjadi simbolisasi struktural, namun mampu bekerja nyata dalam mengemban amanah jabatan. “Kapasitas camat harus terus ditingkatkan melalui forum-forum semacam ini. Kami harap FORCASI mampu menjadi ruang kolaborasi yang adaptif terhadap isu-isu pembangunan daerah,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal FORCASI Pusat, Indra Wardana, menekankan bahwa keberadaan camat memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak pemerintahan dalam mendukung realisasi pembangunan nasional yang kini digerakkan melalui berbagai program prioritas di era Presiden Prabowo Subianto. “Saat ini kita dihadapkan pada pelaksanaan program-program Asta Cita, seperti makan bergizi gratis, koperasi merah putih, dan sekolah rakyat. Semua program tersebut akan efektif jika ada koordinasi intensif dan eksekusi langsung di tingkat kecamatan. Camat bukan hanya pelaksana administratif, tapi pemimpin wilayah yang menjembatani aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah,” papar Indra.

Ia juga menambahkan bahwa pengurus FORCASI Wilayah Kalteng harus mampu menyatukan arah serta langkah kerja yang selaras dengan pembangunan provinsi dan visi besar nasional. FORCASI diharapkan menjadi ruang konsolidasi antar camat agar mampu merespon isu pembangunan secara adaptif, mengidentifikasi tantangan lapangan, serta mengeksekusi solusi melalui sinergi vertikal dan horizontal di tubuh birokrasi. “Kunci dari kesuksesan semua program adalah penyamaan persepsi dan kejelasan arah pelaksanaan,” tegasnya.

Visi pembangunan Gubernur Kalimantan Tengah serta Asta Cita Presiden RI saat ini, menurut Indra, mesti menjadi pedoman utama dalam perencanaan kerja di tingkat kecamatan. Setiap camat diharapkan mampu menerjemahkan kebijakan makro menjadi aksi konkret yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. FORCASI memiliki peran untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah daerah, kementerian, dan unsur-unsur pelaksana di lapangan agar seluruh sektor pembangunan berjalan paralel dan menyatu dalam kerangka kerja nasional.

Acara pengukuhan ini juga menjadi momentum refleksi bagi seluruh camat di Kalimantan Tengah untuk memperkuat kapasitas manajerial, mengembangkan kompetensi kepemimpinan lokal, serta memperluas jaringan kolaboratif lintas kecamatan. Forum ini membuka ruang dialog dan pertukaran gagasan yang akan memperkaya strategi pembangunan berbasis kebutuhan lokal.

Melalui pengukuhan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan bahwa stabilitas pembangunan tidak cukup hanya ditopang kebijakan dari atas, namun harus diperkuat dari bawah melalui koordinasi struktural yang dinamis. FORCASI diharapkan menjadi episentrum kebijakan teknis wilayah, penguat kapasitas sumber daya manusia camat, sekaligus pusat koordinasi kebijakan operasional yang menjawab kebutuhan masyarakat di era pembangunan inklusif.

(Senin, 29 Juli 2025/adminwkp)