DPRD Kalteng Soroti Pemerataan Pembangunan, Fokus pada Wilayah Desa dan Masyarakat Akar Rumput

Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, S.E.

PALANGKA RAYA — Isu pemerataan pembangunan kembali menjadi sorotan serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah. Melalui Anggota Komisi I, Purdiono, S.E., DPRD menegaskan bahwa kebijakan pembangunan daerah tidak boleh bersifat eksklusif dan hanya terfokus pada kawasan perkotaan, melainkan harus menyentuh secara konkret masyarakat di tingkat desa, khususnya wilayah yang tertinggal dari sisi infrastruktur dan pelayanan dasar.

“Pembangunan tidak boleh hanya berpusat di kota. Pemerataan ke desa-desa sangat penting karena di sanalah masyarakat kita yang paling membutuhkan sentuhan program pembangunan,” tegas Purdiono, S.E. dalam pernyataannya baru-baru ini. Pernyataan ini merespons kerangka kebijakan pembangunan daerah yang telah dirancang Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan akan mulai diimplementasikan pada tahun 2026.

Ia menyebut bahwa DPRD Kalteng secara prinsip mendukung arah pembangunan jangka menengah tersebut. Namun, pelaksanaan program pembangunan tersebut harus dipastikan tepat sasaran, berbasis kebutuhan aktual masyarakat desa, serta memperhatikan keterbatasan fiskal yang dimiliki daerah. “Semua program tentu harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Proyeksi yang kita tetapkan saat ini adalah target, dan bisa saja berubah ke depannya,” jelasnya.

Dalam konteks keberlanjutan fiskal, Purdiono menekankan pentingnya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, peningkatan PAD harus dijadikan strategi prioritas agar ruang fiskal pembangunan semakin luas dan tidak semata-mata bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat. “Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD harus menjadi prioritas. Kita harus kreatif membuka sumber baru. Kami yakin Kalteng bisa lebih maju jika PAD-nya meningkat signifikan,” ujarnya menegaskan.

Ia menambahkan bahwa potensi PAD di Kalimantan Tengah sebenarnya cukup besar jika dimaksimalkan secara inovatif, mulai dari sektor kehutanan, pertambangan, pariwisata alam, hingga jasa ekonomi kreatif berbasis komunitas lokal. Namun demikian, perlu langkah kebijakan konkret untuk mengoptimalkan kontribusi sektor-sektor tersebut ke dalam struktur pendapatan daerah.

Purdiono juga menegaskan komitmen DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya program pembangunan. Ia menyebut bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan melalui kajian administratif di meja kerja, tetapi juga dilakukan melalui kunjungan langsung ke lapangan untuk memastikan apakah program telah berjalan sebagaimana direncanakan. “Pengawasan bukan hanya di atas kertas, tetapi dilakukan langsung di lapangan. Jika ada kendala, kami akan sampaikan ke pemerintah untuk dicarikan solusi bersama,” pungkasnya.

Menurutnya, pendekatan pengawasan partisipatif akan memperkuat keterlibatan masyarakat dalam seluruh siklus pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Hal ini dinilai penting agar kebijakan pembangunan yang dijalankan tidak sekadar bersifat administratif, melainkan betul-betul menyasar peningkatan kualitas hidup warga di wilayah pinggiran dan desa-desa terpencil yang selama ini sering kali tertinggal dari arus utama pembangunan daerah.

(Rabu, 30 Juli 2025/adminwkp)