DPRD Kalteng Sambut Baik Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Dorong Tata Kelola Profesional dan Produktif

PALANGKA RAYA — Program nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang resmi diluncurkan serentak di seluruh Indonesia mendapatkan apresiasi dari kalangan legislatif Kalimantan Tengah. Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Hj. Noor Fazariah Kamayanti, S.E., M.A. menyambut positif kehadiran koperasi tersebut yang telah mulai dijalankan di berbagai wilayah, termasuk di Kalteng. Menurutnya, inisiatif ini merupakan langkah konkret dan strategis dalam memperkuat pondasi ekonomi kerakyatan berbasis desa dan kelurahan.

Dalam keterangannya kepada awak media, Kamayanti menilai koperasi desa bukan sekadar wadah usaha kolektif, melainkan juga representasi semangat gotong royong ekonomi masyarakat lokal. “Kami menyambut positif peluncuran koperasi desa/kelurahan Merah Putih ini. Ini merupakan bentuk konkret dari upaya pemerintah dalam memperkuat ekonomi rakyat dan mendorong kemandirian desa melalui kelembagaan koperasi,” ujarnya, Kamis (24/7/2025).

Ia menambahkan, struktur kelembagaan koperasi yang kuat dan berkelanjutan dapat menjadi pilar penting dalam menciptakan ketahanan ekonomi di tingkat akar rumput. Koperasi diharapkan menjadi instrumen pembangunan ekonomi yang inklusif dan berbasis potensi lokal, baik dari sisi sumber daya alam maupun kemampuan SDM masyarakat desa.

Legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) V Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau tersebut juga mengingatkan agar koperasi desa tidak hanya berjalan administratif semata, melainkan harus dikelola secara produktif, profesional, serta berorientasi pada keberlanjutan usaha. Ia menggarisbawahi pentingnya tata kelola koperasi yang akuntabel dan transparan agar mampu meraih kepercayaan masyarakat.

“Koperasi harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Pemerintah daerah dan pihak terkait harus turut memberikan pendampingan, pelatihan, serta akses permodalan agar koperasi ini benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat,” tegasnya.

Kamayanti yang juga merupakan politisi Partai Golkar itu mendorong agar seluruh stakeholder, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga aparat desa dan masyarakat, dapat membangun sinergi dalam pelaksanaan dan pengawasan program ini. Ia menekankan bahwa keberhasilan koperasi Merah Putih sangat bergantung pada keterlibatan aktif seluruh unsur masyarakat dalam mendukung pengelolaan serta pengembangan koperasi di wilayahnya masing-masing.

Selain itu, ia juga meminta agar Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalteng dapat segera merancang mekanisme pembinaan yang berkelanjutan, mulai dari tahapan peluncuran hingga pendampingan manajemen operasional koperasi. Hal ini dianggap krusial agar koperasi benar-benar mampu tumbuh secara sehat dan memberikan kontribusi riil terhadap kesejahteraan anggota dan masyarakat luas.

Kamayanti berharap keberadaan koperasi Merah Putih tidak hanya menjadi simbol formalitas, tetapi benar-benar menjadi penggerak utama transformasi ekonomi desa yang inklusif dan berkeadilan. Dalam konteks ini, ia juga mendorong adanya sistem evaluasi kinerja koperasi secara berkala yang melibatkan tim independen agar bisa diketahui dampak langsung maupun tidak langsung dari program ini.

“Kami ingin koperasi ini menjadi motor penggerak ekonomi desa, menciptakan lapangan kerja baru, memberdayakan pelaku UMKM desa, serta memperkuat jaringan distribusi produk lokal. Ini adalah bentuk pemberdayaan masyarakat yang paling nyata,” pungkasnya.

Hingga pertengahan Juli 2025, Kementerian Koperasi dan UKM mencatat bahwa program ini telah menjangkau lebih dari 50.000 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia, termasuk 1.527 desa/kelurahan di Kalimantan Tengah yang secara bertahap telah mulai membentuk dan mengaktifkan koperasi Merah Putih di tingkat lokal. Data dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi menunjukkan bahwa 63% koperasi yang diluncurkan telah memulai proses legalisasi, sementara 37% lainnya masih dalam tahap pembentukan struktur organisasi dan pelatihan manajemen awal.

(26/7/2025/adminwkp)