Dorong UMKM Lebih Maju, Wakil Ketua DPRD Palangka Raya Minta Bantuan Disalurkan Berkelanjutan

 

PALANGKA RAYA — Wakil Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Nenie Adriati Lambung, S.H., M.A.P. menegaskan pentingnya penyaluran bantuan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara berkelanjutan, bukan hanya bersifat sesekali atau temporer. Menurutnya, program bantuan harus mempertimbangkan perkembangan pelaku usaha dari waktu ke waktu agar mampu memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kapasitas bisnis dan kontribusi nyata dalam pertumbuhan ekonomi daerah.

Disampaikannya pada Selasa (29/7), bantuan berupa sarana dan prasarana penunjang kegiatan usaha diyakini dapat mendorong para pelaku UMKM dalam mengelola serta mengembangkan bisnisnya secara lebih mandiri dan inovatif. “Intinya bantuan itu tidak hanya sekali cukup, tapi lihat bagaimana perkembangannya. Kalau masih perlu dibantu, tentu harus diberikan lagi,” ujar Nenie Adriati Lambung.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kesinambungan bantuan akan menciptakan kesinergisan antara pemerintah dan pelaku UMKM dalam membangun perekonomian berbasis kerakyatan. Menurutnya, banyak pelaku usaha kecil di Palangka Raya masih memerlukan dukungan, tidak hanya dalam bentuk barang atau alat usaha, tetapi juga dalam pendampingan teknis agar mampu meningkatkan kualitas produk, strategi pemasaran, serta manajemen keuangan yang efektif.

Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini juga menegaskan bahwa pendampingan memiliki posisi penting dan strategis, khususnya dalam menghadapi tantangan daya saing pasar serta keterbatasan akses modal. “Pemerintah melalui dinas teknisnya memberi pendampingan, terutama melihat dari sisi akses permodalan, dan akses pasar. Dengan begitu para pelaku usaha di Palangka Raya akan lebih berkembang,” jelasnya.

Menurutnya, bantuan pun harus disesuaikan berdasarkan kebutuhan aktual pelaku UMKM, agar tidak terjadi ketimpangan antara bantuan yang diberikan dan kondisi riil di lapangan. Ketepatan sasaran bantuan menjadi syarat mutlak agar efektivitas program pemerintah tidak sebatas formalitas, tetapi benar-benar menyentuh lapisan usaha mikro yang saat ini mendominasi struktur ekonomi lokal.

Nenie Adriati Lambung, S.H. menambahkan bahwa DPRD Kota Palangka Raya melalui fungsi pengawasan dan penganggaran, akan terus mendorong pemerintah daerah agar menjadikan bantuan UMKM sebagai salah satu program prioritas pembangunan ekonomi. Pihaknya akan memastikan bahwa alokasi anggaran untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak berkurang dan tetap relevan terhadap tantangan zaman, terutama pasca-pandemi yang memberikan dampak cukup besar terhadap pelaku usaha kecil.

“Bantuan kepada UMKM harus berkelanjutan. Jangan hanya sekali saja, tetapi harus terus menerus. Sehingga, mereka ini dapat mengembangkan usahanya secara maksimal,” pungkasnya.

Pernyataan ini menjadi bagian dari komitmen legislatif dalam memperkuat peran UMKM sebagai tulang punggung ekonomi daerah. Selain itu, DPRD juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan lembaga keuangan untuk menciptakan ekosistem usaha yang sehat, tangguh, dan produktif di Kota Palangka Raya.

(Rabu, 30 Juli 2025/adminwkp)