BPKP Kalteng Tegaskan Peran Strategis Dukung Kebijakan Pemerintah dalam Dialog Publik

Kepala Perwakilan BPKP Kalteng, Dr. Ilham Nurhidayat, Ak.CA., M.Ec.Dev., CSEP., CRMP., CGCAE., CRGP., CIAE., AsKom

PALANGKA RAYA — Dalam upaya memperkuat sinergi antara lembaga pengawasan dan pembuat kebijakan, Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar dialog publik bertema Peran BPKP Mendukung Kebijakan Pemerintah, Rabu (30/7/2025). Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mempertegas komitmen BPKP dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.

Dialog tersebut menghadirkan Kepala Perwakilan BPKP Kalteng, Dr. Ilham Nurhidayat, Ak., M.Ec.Dev., CA., CSEP., CRMP., CGCAE., CRGP., CIAE., AsKom., sebagai narasumber utama. Dalam paparannya, ia menegaskan bahwa BPKP tidak hanya menjalankan fungsi audit, namun juga bertindak sebagai mitra strategis pemerintah dalam memastikan seluruh program dan kebijakan berjalan efektif, efisien, serta tepat sasaran. “Kami tidak hanya mengaudit, tapi juga memastikan program pemerintah memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. BPKP hadir sebagai mitra strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya.

Dr. Ilham Nurhidayat menjelaskan bahwa pengawasan intern yang dilakukan BPKP bertujuan untuk memitigasi risiko penyimpangan, memperkuat kapasitas pengelolaan keuangan negara, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan program pembangunan. Fokus pengawasan diarahkan pada program-program prioritas pemerintah daerah, khususnya di wilayah Kalimantan Tengah yang memiliki tantangan geografis dan pembangunan yang kompleks.

Menurutnya, melalui pengawasan yang tepat dan berbasis risiko, kebijakan publik dapat diarahkan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara BPKP, instansi pemerintah, serta elemen masyarakat dalam menciptakan budaya tata kelola yang kuat dan berintegritas.

Dialog ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi publik, memperkenalkan lebih dekat bagaimana BPKP bekerja secara teknis maupun strategis dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Peserta dialog, yang terdiri dari perwakilan OPD, mahasiswa, hingga kalangan akademisi, tampak antusias mengikuti jalannya diskusi.

Melalui kegiatan semacam ini, BPKP berharap dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap implementasi kebijakan. Sinergi yang dibangun menjadi fondasi penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Rabu, 30 Juli 2025/adminwkp