Anggota Komisi II DPRD Kalteng Minta Pemerintah Siapkan Infrastruktur Hilirisasi Sapi Perah

PALANGKA RAYA — Rencana pemerintah untuk menghadirkan investasi sapi perah di Provinsi Kalimantan Tengah mendapat perhatian serius dari Bambang Irawan, S.ST., Pi., Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Tengah sekaligus Ketua Umum DPP Fordayak Kalimantan Tengah. Ia menegaskan pentingnya kesiapan infrastruktur hilirisasi sebagai prasyarat keberhasilan program yang juga diharapkan mendukung implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah.

Menurut Bambang Irawan, S.ST., Pi., keberhasilan program sapi perah tidak cukup berhenti pada ketersediaan lahan atau populasi hewan ternak saja. Ia menekankan perlunya pengolahan hasil berupa susu dan produk turunannya sebagai bagian dari ekosistem industri yang utuh. Tanpa hilirisasi yang matang, hasil produksi susu dikhawatirkan tidak memiliki nilai tambah yang signifikan dan justru menjadi beban baru bagi pengelola maupun masyarakat penerima manfaat.

“Terkait sapi perah, harus dipastikan tujuan atau produk akhirnya. Nah, untuk mencapai produk akhir itu tentunya dibutuhkan hilirisasi. Jangan sampai infrastruktur hilirisasi tidak ada,” ujar Bambang Irawan, S.ST., Pi., kepada awak media, Selasa (29/7/2025).

Ia menilai bahwa potensi ketersediaan lahan di Kalimantan Tengah bukanlah kendala utama. Sebaliknya, permasalahan yang berpotensi muncul justru terletak pada absennya sistem hilirisasi yang mampu menampung, mengolah, dan mendistribusikan hasil produksi susu. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada aspek hulu seperti pengadaan sapi dan penyediaan kandang, tetapi juga membangun pabrik pengolahan, sistem pendingin, jaringan logistik, serta mekanisme distribusi yang efisien.

“Kalau lahan kita siap kok, banyak kok. Itu bagus, program pemerintah. Tapi harus menyiapkan hilirisasinya. Jangan sampai sudah ada program di sini, kita bingung,” tegas Bambang Irawan, S.ST., Pi.

Ia juga mengingatkan bahwa nilai strategis dari investasi sapi perah terletak pada kemampuan produk turunannya untuk bersaing secara ekonomi di pasar lokal dan nasional. Tanpa nilai tambah dari pengolahan susu menjadi produk jadi seperti susu UHT, keju, yoghurt, atau susu bubuk, maka potensi ekonomi yang bisa diperoleh dari program tersebut akan jauh dari optimal. “Apapun programnya harus ada hilirisasi. Di sini nanti hasil produknya baru bisa keluar ke mana pun. Akan menjadi keuntungan bagi kita,” lanjutnya.

Provinsi Kalimantan Tengah sendiri saat ini masuk dalam daftar wilayah yang menjadi sasaran pengembangan investasi sapi perah oleh pemerintah pusat. Hal ini ditindaklanjuti melalui pertemuan audiensi antara Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Kalimantan Tengah bersama Kementerian Pertanian RI dan sejumlah pemangku kepentingan lain. Pemerintah daerah menyatakan kesiapan dalam aspek ketersediaan lahan dan dukungan teknis, namun persoalan pengolahan hasil masih membutuhkan perencanaan dan pendanaan yang serius.

Program sapi perah juga dinilai selaras dengan arah kebijakan nasional terkait penguatan gizi masyarakat melalui MBG atau Program Makan Bergizi Gratis. Susu sebagai salah satu komponen pangan bergizi diharapkan dapat menjangkau siswa sekolah dan kelompok rentan lainnya, asalkan rantai produksi dan distribusinya tertata secara sistematis dan efisien.

Dalam konteks Kalimantan Tengah, peran pemerintah daerah akan menjadi krusial dalam menjembatani kolaborasi antara investor, pelaku usaha lokal, peternak, dan konsumen. Keterlibatan perguruan tinggi dalam riset dan pelatihan juga perlu diintensifkan guna mencetak tenaga kerja kompeten dan mengadopsi teknologi tepat guna dalam pengolahan produk susu.

Bambang Irawan, S.ST., Pi. berharap pemerintah tidak hanya membangun program secara jangka pendek, tetapi merancang skema yang berkelanjutan melalui pendekatan industri berbasis potensi lokal. Selain itu, ia juga menyarankan agar penyusunan peta jalan (roadmap) hilirisasi dilakukan secara transparan dan melibatkan berbagai pihak agar program ini tidak berhenti pada fase uji coba atau pilot project semata.

(Rabu, 30 Juli 2025/adminwkp)