Kondisi Infrastruktur di DAS Barito Masih Memprihatinkan, Dewan Terpilih Berkomitmen Prioritaskan Pembangunan

Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah

Persoalan infrastruktur yang masih memprihatinkan di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah, terutama di daerah Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, menjadi sorotan utama bagi anggota DPRD yang baru terpilih. Infrastruktur yang kurang memadai, seperti jalan penghubung antar desa yang rusak dan belum layak, menjadi hambatan besar dalam menunjang aktivitas harian masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh Habib Said Abdurahman, anggota DPRD Kalimantan Tengah, yang menekankan bahwa peningkatan infrastruktur di wilayah DAS Barito menjadi prioritas utama menyerap aspirasi masyarakat setempat. Habib Said Abdurahman menyatakan bahwa masyarakat DAS Barito telah lama mengeluhkan kondisi jalan yang menghambat aksesibilitas dan mobilitas mereka. "Aspirasi utama masyarakat di DAS Barito adalah perbaikan jalan penghubung antar desa yang kondisinya masih jauh dari layak. Hal ini sangat memengaruhi aktivitas ekonomi dan sosial mereka sehari-hari," ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa perhatian serius terhadap perbaikan infrastruktur akan membawa dampak positif yang signifikan bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan perekonomian lokal. Jalan yang layak akan mempercepat distribusi barang dan jasa, sehingga perekonomian desa dapat bergerak lebih dinamis. "Ini harus menjadi fokus utama, karena akses infrastruktur yang baik akan memudahkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat," tambah Habib. Selain infrastruktur jalan, Habib juga menyoroti pentingnya peningkatan infrastruktur lainnya seperti jembatan dan fasilitas umum yang masih minim. Hal ini menjadi tantangan yang harus segera diatasi untuk memastikan masyarakat DAS Barito bisa menikmati hak yang sama dengan daerah lain di Kalimantan Tengah.

Sementara itu, Ketua DPRD Kalimantan Tengah terpilih, Drs. Arton S Dohong, juga turut menekankan pentingnya perhatian terhadap sektor lain yang tak kalah penting, yakni pendidikan dan kesehatan. Menurutnya, dua sektor ini merupakan hak dasar yang harus dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil dan tertinggal. "Seluruh anggota dewan harus memberikan perhatian serius terhadap sektor pendidikan dan kesehatan. Akses yang merata terhadap pendidikan serta pelayanan kesehatan yang berkualitas adalah hak dasar yang tidak boleh diabaikan," ujar Arton. Ia juga menegaskan bahwa DPRD akan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan anggaran di kedua sektor tersebut serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.

Dalam pernyataannya, Arton juga menggarisbawahi komitmen DPRD untuk memerhatikan daerah-daerah terpencil yang masih kekurangan akses terhadap fasilitas dasar. "Kita akan mendorong pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat di kawasan pelosok dan tertinggal mendapatkan pelayanan yang sama seperti daerah lainnya," tambahnya. Persoalan infrastruktur dan fasilitas publik memang menjadi tantangan utama di Kalimantan Tengah, terutama di wilayah-wilayah terpencil yang memiliki aksesibilitas terbatas. Jalan yang rusak, minimnya fasilitas pendidikan, serta kurangnya pelayanan kesehatan yang memadai sering kali menjadi kendala bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Habib Said Abdurahman dan Arton S Dohong, beserta seluruh anggota DPRD Kalteng, berkomitmen untuk menjadikan isu-isu ini sebagai prioritas dalam periode kerja mereka. Dengan perhatian yang lebih besar dari para wakil rakyat dan sinergi bersama pemerintah daerah, diharapkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di DAS Barito dan wilayah terpencil lainnya dapat segera diatasi, demi tercapainya kesejahteraan yang merata di seluruh Kalimantan Tengah (wmp/21924).