DPRD Kalimantan Tengah Soroti Krisis Air Bersih, Desak Pemerintah Daerah Prioritaskan Infrastruktur Air

Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Sengkon, S.E.

Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Sengkon, S.E., mengingatkan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk segera mengambil langkah serius terkait krisis air bersih yang masih melanda beberapa wilayah di Kalimantan Tengah. Sengkon menekankan bahwa penyediaan pasokan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda dan harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah. "Pasokan air bersih adalah kebutuhan mendasar yang sangat penting. Pemerintah daerah harus bergerak cepat untuk mengatasi permasalahan ini, terutama di wilayah-wilayah yang menghadapi kesulitan dalam mendapatkan akses air bersih. Tanpa langkah yang konkret, masyarakat akan semakin kesulitan untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari," kata Sengkon dalam keterangannya, Jumat (20/9/2024).

Sengkon menyoroti beberapa daerah di Kalimantan Tengah, yang dikenal dengan julukan 'Bumi Tambun Bungai Bumi Pancasila', yang saat ini mulai mengalami krisis air bersih akibat minimnya infrastruktur pendukung, seperti jaringan pipa air dan instalasi pengolahan air. Ia menjelaskan bahwa kondisi ini semakin parah di beberapa daerah yang warganya terpaksa menggunakan air sungai atau danau untuk keperluan sehari-hari, meskipun air tersebut tidak layak untuk dikonsumsi. "Di beberapa wilayah, masyarakat masih kesulitan untuk mendapatkan air bersih sehingga harus memanfaatkan air sungai dan danau untuk aktivitas harian mereka. Hal ini berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat, karena air dari sumber-sumber tersebut bisa saja telah tercemar," jelas Sengkon, yang mewakili daerah pemilihan I meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, dan Gunung Mas.

Legislator ini juga mengingatkan bahwa krisis air bersih ini dapat semakin diperburuk oleh musim kemarau yang berkepanjangan, yang menyebabkan penurunan drastis pada ketersediaan sumber air alami seperti sungai dan sumur. Ia menekankan pentingnya langkah strategis dari pemerintah daerah untuk segera menangani masalah ini, agar warga dapat mengakses air bersih dengan lebih mudah. "Kami sangat mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki infrastruktur air bersih di wilayah-wilayah yang terdampak, termasuk membangun instalasi pengolahan air, memperbaiki jaringan pipa, dan menyediakan alat penjernih air di daerah-daerah yang membutuhkan," tegas Sengkon.

Tidak hanya itu, Sengkon juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur yang merata, terutama di daerah-daerah terpencil yang belum tersentuh oleh program penyediaan air bersih. Menurutnya, banyak masyarakat di pedesaan masih menggunakan air sungai atau danau yang rentan tercemar oleh limbah dan polusi. Ini dapat menimbulkan berbagai penyakit yang disebabkan oleh penggunaan air yang tidak layak. "Kami mengajak semua pihak untuk memastikan pembangunan infrastruktur air bersih dilakukan secara merata di seluruh wilayah, terutama di daerah-daerah yang selama ini belum mendapatkan akses air bersih yang memadai. Pembangunan ini sangat penting untuk mencegah timbulnya masalah kesehatan akibat penggunaan air yang tidak aman," ujar Sengkon.

Lebih lanjut, ia menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menangani masalah ini, terutama dalam hal pengalokasian anggaran dan pemanfaatan sumber daya yang memadai untuk percepatan pembangunan infrastruktur air bersih. Kolaborasi yang baik antara semua pihak akan memastikan bahwa masyarakat, terutama yang berada di daerah terpencil dan tertinggal, dapat merasakan manfaat dari pembangunan ini. "Kami berharap pemerintah daerah dan provinsi bisa bekerja sama lebih intensif dalam penyediaan anggaran dan sumber daya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur air bersih. Dengan demikian, masyarakat di daerah-daerah yang selama ini kesulitan memperoleh air bersih dapat segera terbantu dan kebutuhan dasar mereka terpenuhi," tutup Sengkon.

Masalah krisis air bersih menjadi perhatian serius, terutama di daerah yang jauh dari pusat kota dan minim infrastruktur. Diharapkan, dengan adanya perhatian dari legislatif dan komitmen pemerintah, permasalahan ini dapat segera diatasi sehingga masyarakat Kalimantan Tengah bisa mendapatkan akses air bersih yang layak dan aman (wmp/21924).