Deklarasi Mahasiswa dan Aktivis Kalteng Dukung Pasangan Calon Gubernur: BEM UKPR Menyampaikan Keberatan

 

Belakangan ini, media sosial di Palangka Raya menjadi heboh dengan adanya deklarasi dukungan dari mahasiswa dan aktivis se-Kalimantan Tengah untuk pasangan calon gubernur H. Agustiar Sabran, S.Kom. dan H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M. dalam Pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah (Pilgub Kalteng) 2024. Deklarasi ini ramai diperbincangkan setelah sebuah video berdurasi 1 menit 52 detik memperlihatkan seorang pria yang diduga sebagai koordinator lapangan (korlap) berorasi di Bundaran Besar Palangka Raya. Video tersebut menampilkan pria tersebut bersama ratusan orang lainnya, yang diduga merupakan mahasiswa dan aktivis dari seluruh Kalimantan Tengah, mengumumkan dukungan mereka kepada pasangan Agustiar Sabran dan Edy Pratowo. Mereka menyatakan bergabung dengan relawan pendukung untuk memenangkan pasangan tersebut dalam Pilkada 2024.

Namun, deklarasi ini menuai kontroversi dan kritik dari berbagai pihak. Salah satu suara kritis datang dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Kristen Palangka Raya (UKPR). Presiden BEM UKPR, Marselinus Darman, menyampaikan keberatan atas tindakan yang mengatasnamakan mahasiswa dan aktivis se-Kalteng untuk mendukung salah satu calon gubernur. “Kita mahasiswa boleh berperan aktif dalam keberlangsungan demokrasi, baik itu pemilu maupun pilkada. Namun, kita tidak seharusnya mencederai citra mahasiswa sebagai kaum intelektual yang berfungsi sebagai agen pengawas dan agen perubahan,” ujar Marselinus Darman pada Kamis (19/9/2024).

Marselinus menekankan bahwa mahasiswa memiliki posisi yang penting dalam masyarakat, dikenal karena idealisme dan kebebasan mereka dari pengaruh politik. “Mahasiswa memiliki tempat yang istimewa dalam sejarah pemerintahan Indonesia, terutama dalam menyuarakan aspirasi rakyat yang jujur dan bebas dari kepentingan kelompok tertentu,” katanya. Ia berharap tindakan yang mengatasnamakan mahasiswa untuk mendukung calon politik seharusnya dihindari, terutama di tahun politik seperti saat ini. “Ini mencederai nilai-nilai luhur mahasiswa. Kita boleh terlibat dan mengawal proses demokrasi, tetapi tidak seharusnya terjun langsung dalam dukungan kepada pemangku elite politik,” imbuhnya.

Marselinus menegaskan bahwa peran mahasiswa seharusnya lebih fokus pada memberikan pencerahan kepada masyarakat mengenai bagaimana berdemokrasi yang baik. “Saya berharap tindakan semacam ini tidak dilakukan lagi, terutama yang mengatasnamakan mahasiswa dan aktivis Kalimantan Tengah, yang selama ini dikenal menjaga marwah dan nilai luhur,” pungkasnya. Kontroversi ini mencerminkan ketegangan antara keinginan untuk terlibat dalam proses politik dan menjaga integritas serta peran kritis mahasiswa dalam masyarakat. Sementara itu, deklarasi dukungan ini tetap menjadi topik hangat yang memicu diskusi tentang peran mahasiswa dalam politik dan demokrasi (wmp/20924).